Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Oktober 15, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Minta Fee 5 Persen, Helmy: Prilaku Kadis Budpora Bekasi Langgar Aturan
  • Follow Us!

Minta Fee 5 Persen, Helmy: Prilaku Kadis Budpora Bekasi Langgar Aturan 

BERITA BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Gerindra, Helmy Hamanaf, mengecam prilaku Plt Kepala Dinas Budaya Pemuda dan Olah Raga (Kadis Budpora) Kabupaten Bekasi, Nani Suwarni yang meminta jatah 5 persen dari setiap kegiatan rekanan kontraktor saat mengajukan tandatangan berkas Berita Acara (BA) untuk pencairan proyek.

“Kalau benar begitu, prilaku Plt Kadis Budpora Kabupaten Bekasi sangat memalukan. Kan secara aturan tentunya dia sudah tahu bahwa itu dilarang,” tegasnya kepada Beritaekspres.com, Sabtu (14/9/2019).

Janganlah kita sambung Helmy, mempersulit rekanan kontraktor yang sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Masa, ketika mereka mau mencairkan pekerjaannya lalu dipersulit dengan meminta upeti atau fee 5 persen dari hak mereka pada setiap kegiatan.

“Ingat, mereka itu mengerjakan pake modal dan tenaga orang yang pastinya harus segera mereka bayar. Lah, kalua tagihan mereka dipersulit ya kasian dong itu yang kerjakan punya anak bini dirumah yang harus dinafkahi,” jelasnya.

Dikatakan Helmy, jika pihak Konsultan, Pengawas Dinas, PPTK, PPK sudah menandatangani berkas BA sampai Sekertaris Dinas (Sekdin), seharus Plt Kepala Dinas Budpora wajib menandatangani berkas BA milik kontraktor dan tidak boleh dipungut biaya apapun.

“Jadi, kalau masih diminta lagi fee 5 persen ya kasian kontraktornya dan jelas itu sangat melanggar aturan dan sangat tidak dibenarkan. Masa, pada setiap titik minta jatah 5 persen itu luar biasa punglinya selama ini,” sindirnya.

Untuk itu, Helmy meminta kepada penegak hukum segera bertindak tegas karena efeknya jika ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kualitas kerja para rekanan dilapangan karena harus pintar-pintar menyisihkan anggaran proyek yang mereka dapat.

“Kalau ini dibiarkan dampaknya nanti pada kualitas pekerjaan yang mereka kerjakan, karena harus memikirkan palakan-palakan dari mulai ingin mendapatkan proyek hingga nanti ketika pencairan. Jelas tidak benar ini,” tandasnya.

Sebelumnya, HS salah satu pihak rekanan kontraktor Kabupaten Bekasi yang resah dengan permintaan uang sebesar 5 persen dari setiap titik kegiatan saat pengajuan berkas Berita Acara (BA) untuk pencairan proyek yang di minta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupataten Bekasi, Jawa Barat, Nani Suwarni.

Menurut HS, kerjaan proyeknya sudah selesai dan tidak ada masalah mulai dari Konsultan, Pengawas Dinas, PPTK, Sekdin, sudah rapih, tapi pas terakhir tandatangan Kadis Budpora, Nani Suwarni sebagai Pengguna Anggaran (PA) malah macet, karena berkas BA miliknya tidak di tandatangani, Nani Suwarni

HS pun, mencoba untuk mencari informasi kepada teman-teman kontraktor yang lain dan ternyata mereka menurut HS dimintai uang sebesar 5 persen dalam setiap titik kegitan pekerjaan oleh, Ani Suwarni yang kini menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Budpora Kabupaten Bekasi untuk tandatangan berkas BA. (De/Mul)

Comments

comments