Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Oktober 15, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Soal Nelayan Ciparage, DP LSM SIR: Laporan Kejati Jabar Sudah Tepat
  • Follow Us!

Soal Nelayan Ciparage, DP LSM SIR: Laporan Kejati Jabar Sudah Tepat 

BERITA KARAWANG – Ketua Dewan Pembina LSM Suara Independen Rakyat (SIR) R. Meggi Brotodiharjo menanggapi laporan para nelayan Ciparage Karawang dugaan ketikdakberesan dalam pengelolaan keuangan Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, sudah tepat. Terlebih lagi adanya dugaan penggelapan retrebusi ke Negara yakni Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Laporan ke Kejati itu sudah tepat apalagi adanya dugaan penggelapan retribusi. Sebab, Koperasi adalah bangun usaha bersama yang terdiri dari kumpulan orang yang di dalamnya anggota dan berhak memberikan mekanisme kontrol melalui RAT dan mekanisme manajamen lain yang dibuatkan prosedurnya sesuai AD/ART,” terang Meggi kepada Beritaekspres.com, Jumat (6/9/2019).

Anggota Koperasi sambung Meggi, boleh melaporkan Koperasi yang tidak sesuai dengan azas Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apalagi, dalam persoalan nelayan Ciparage itu selain mereka mempertanyakan pengelolaan keuangan dana paceklik dan dana pesta laut mereka juga menemukan adanya perbedaan laporan retribusi ke pemerintah setempat yang nilainya lumayan besar dalam kurun 3 tahun sebesar Rp3,4 miliar.

“Artinya, dalam persoalan ini bukan hanya para anggota nelayan yang merasa dirugikan, tapi Pemerintah Kabupaten Karawang juga dirugikan. Karena, retribusi sesuai Perda Kabupaten Karawang No.3 tahun 2012 digunakan dalam setiap pelelangan ikan sebesar 2,4 persen. Artinya dalam kurun 3 tahun sesuai hasil penjualan ada peningkatan PAD dari sector perikanan laut sebesar Rp4,1 miliar, ternyatakan hanya disetorkan selama 3 tahun itu sebesar Rp740 juta,” jelas Meggi.

R. Meggi Brotodihardjo

Hal itu lanjut Meggi diketahuinya setelah mencermati pemberitaan terkait persoalan nelayan Ciparage Karawang. Untuk itu, pihaknya LSM SIR berharap Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat, menanggapi laporan para nelayan Ciparage agar persoalan para nelayan di Caparage menjadi jelas. Terlebih lagi, Kepala Koperasinya merupakan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Karawang yang semestinya bisa menjadi contoh yang baik bagi semua pelaku kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Karawang.

“Retribusi itukan merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sector gunanya untuk membangun daerah dan kesejahetraan masyarakatnya. Ada peningkatan PAD suatu daerah ya bagus, tapi kalau retribusi yang sudah diperdakan itu digunakan lalu tidak disetorkan sebagaimana mestinya itu sama dengan menggelapkan PAD dalam bentuk retrebusi yang didapat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage,” jelasnya.

Kalau hal itu dibiarkan tambah Meggi, berkelanjutan maka ada pihak yang diuntungkan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang No.3 tahun 2012 tentang retribusi TPI Ciparage. Sementara, Pemerintah Daerahnya dirugikan karena dalam pembahasan aturan itu juga menggunakan biaya hingga menjadi sebuah Perda retribusi dengan tujuan untuk meningkatkan PAD guna meningkatkan pembangunan daerahnya.

 “Perda itu dibuatkan agar ada pemasukan dan peningkatkan PAD untuk pembangunan. Kalo seperti ini kejadiannya justru pemerintah daerah dirugikan sementara pemilik kegiatan usaha diuntungkan oleh Perda itu. Dalam persoalan inikan seharusnya retrebusi 3 tahun  itu disetorkan sebesar Rp4,1 miliar, tapi kenyataan yang ditemukan anggota Koperasi nelayan hanya disetorkan Rp740 juta lalu kemana sisanya?,” pungkas Meggi. (Indra)

Comments

comments