Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Oktober 15, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Dipolisikan Ketua Koperasi, 6 Warga Nelayan Ciparage Merasa Tertekan
  • Follow Us!

Dipolisikan Ketua Koperasi, 6 Warga Nelayan Ciparage Merasa Tertekan 

BERITA JABAR – 6 warga nelayan Ciparage yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat (Jabar) merasa tertekan ketika memenuhi panggilan polisi Polda Jabar. Pasalnya, warga nelayan yang terperiksa merasa diberlakukan seperti tersangka dibentak sehingga buyar pemikiran dihadapan penyidik yang memeriksa atas laporan Ketua Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya Ciparage, Budianto.

“Ini bukan pemeriksaan atau klarifikasi atas laporan yang dituduhkan Ketua Koperasi KPPL Samudra Mulya, Budianto, tapi kami sudah seperti tersangka ngak beda sama maling dibentak-bentak,” kata DN kepada Beritaekspres.com, Kamis (5/9/2019).

Menurut DN, kami merupakan warga Negara Indonesia yang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atau prilaku hukum yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Apapun pertanyaan dari penyidik kami akan menjawab dan menjelaskan apa adanya.

“Tuduhannya seperti pemalsuan dokumen yang merugikan banyak orang atau merugikan Negara bermiliaran rupiah. Padahal hanya persoalan pernyataan dukungan secara individu yang tadinya mengaku, karena ada intervensi lalu jadi ngak ngaku,” ungkapnya.

Lalu lanjut DN, masalah fitnah apa yang difitnah karena apa yang dituduhkan terhadap pengelola KPPL Samudra Mulya itu sesuai data yang berbeda antara laporan ke nelayan dengan data yang ditemukan seperti laporan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang salah satunya soal setoran retrebusi.

“Beberapa dugaan masalah itukan sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar, silahkan aja di krosek. Kami sebagai anggota Koperasi nelayan KPPL Samudra Mulya wajar mempertanyakan atas ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan Koperasi. Dimana salah kami,” ungkapnya.

Kami tambah DN, sebagai warga nelayan merpakan orang kecil, tapi jangan kami diberlakukan tidak adil atau semena-mena ketika kami menuntut transparansi lalu kami dipolisikan dengan berbagai tuduhan fitnah, pemalsuan dokumen dan sebagainya dengan pasal 263, 220 dan 317 KUHP.

“Kami sadar sebagai warga nelayan. Artinya, warga biasa, bukan seperti pelapor yang memiliki posisi dan kekuatan sebagai orang politik, sehingga kami merasa tidak diorangkan padahal kami adalah warga Negara Indonesia yang memilik hak yang sama dalam perlindungan hukum di Negeri ini,” pungkasnya. (Indra)    

Comments

comments