Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Oktober 15, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Atur Sesuai Selera, Pansel Jabatan di Kabupaten Bekasi Dinilai Ilegal
  • Follow Us!

Atur Sesuai Selera, Pansel Jabatan di Kabupaten Bekasi Dinilai Ilegal 

BERITA BEKASI – Hasil seleksi terbuka (open bidding) calon pejabat pimpinan tinggi Pratama diligkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, sudah diumumkan melalui website bekasikab.co.id oleh Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi, H. Mohamad Solihin pada tanggal 2 September 2019 dengan klausul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Menanggapi hal itu, Pengamat Publik Bekasi, R. Meggi Brotodiharjo mengatakan, klausul yang selalu disertakan disetiap pengumuman yang diterbitkan Pansel itu mengundang pertanyaan publik terkait dasar hukum dari pembentukan Pansel yang dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga publik sendiri tidak mengetahui susunan kepanitiaannya.

“Legalitas atau dasar hukum pembentukan Pansel itu apa? Perda, Perbup atau apa? Susunan Panitianya? Kita sendiri publik tidak pernah tahu pembentukan Pansel itu. Artinya, jelas diragukan akuntabilitasnya,” terang Meggi kepada Beritaekspres.com, Kamis (5/9/2019).

R. Meggi Brotodihardjo

Dari pengumuman melalui website bekasikab.co.id Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terkesan dadakan yang dinilai tidak jelas dan professional bahkan sarat dengan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), kaitan dengan passing grade karena yang ada pilih 3 terbaik untuk selanjutnya dipilih PPK.

“Di PP No.11 tahun 2017 itu pada Pasal 121 yang ada pilih 3 terbaik untuk selanjutnya dipilih PPK. Dalam pengumuman itu juga urutannya ngaco tidak berurut, termasuk tidak mencantumkan nilai hasil seleksi, sehingga kita pun bertanya sejauh mana peran KASN dalam mengawasi Pansel ini,” jelas Meggi.

Dengan kekacauan ini lanjut Meggi, wajar publik menilai ada ketidakberesan dalam pebentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Bekasi, sehingga publik berharap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bupati Bekasi segera membereskan open bidding dengan transparan, akuntabel dan professional.

“Segera isi semua jabatan secara definitif, sehingga pelayanan maksimal kepada masyarakat tidak terkendala dan tegaskan prinsip the right man in the right place, tanpa KKN maupun intervensi ,juga segera lakukan tindakan law enforcement/punishment terhadap oknum atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas berbagai kesalahan yang dilakukan Pansel, maupun ASN. Bekasi Baru Bekasi Bersih tidak akan bisa diwujudkan dengan cara-cara lama yang kotor,” pungkasnya. (Mul/Indra)

Comments

comments