Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Februari 28, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Kejati Jateng Dorong Peningkatan Penerimaan Negara Sektor Pajak
  • Follow Us!

Kejati Jateng Dorong Peningkatan Penerimaan Negara Sektor Pajak 

BERITA SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1 Semarang, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 2 Solo dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng dan DIY menggelar koordinasi untuk mengimplementasikan 5 program Strategis Visi Presiden Jokowi dibidang penegakan hukum.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kajati Jateng tersebut dihadiri Kajati Jateng, Priyanto didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) I Ketut Sumedana, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Asnawi, Kakanwil DJP 1 Suparno, Kakanwil DJP 2 Rudi Gunawan Bastari dab Kanwil DJBC Jateng dan DIY Padmaoyo Tri Wikanto.

“Pertemuan silaturahmi dan koordinasi ini untuk mengimplementasikan 5 program Strategis Visi Presiden Jokowi. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama,” kata Priyanto, Selasa (28/1/2020).

Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan yakni mendukung peningkatan penerimaan Negara disektor pajak, bea dan cukai melalui pencegahan penegakan hukum, meminimalisir terjadinya tindak pidana disektor perpajakan, Bea dan cukai.

Menyamakan persepsi penerapan Restoratif justice dan Ultimum Remidium dalam penanganan perkara dibidang perpajakan, bea dan cukai dikecualikan perkara penyelundupan dan akan dibentuk Tim bersama/Tim Terpadu dalam  penyelesaian perkara pajak bea dan cukai.

Selain itu juga akan dilakukan perjanjian kerjasama, yakni pada Februari mendatang akan dilaksanakan FGD yang diikuti pemeriksa, penyidik dan Jaksa yang menangani perkara Pajak Bea dan Cukai di wilayah hukum Jateng. 

Nantinya, lanjut Kajati, akan dibahas langkah-langkah strategis kerjasama penyelesaian perkara dibidang perpajakan, bea dan cukai, pembentukan Tim/Satuan Tugas penyelesaian tunggakan pembayaran dan penyelesaian perkara perpajakn, bea dan cukai. 

“Diharapkan kedepan tercipta sinergitas penegak hukum dalam penyelesaian perkara pajak, bea dan cukai, serta target penerimaan negara terpenuhi dan semakin meningkat,” tandasnya. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments