Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 29, 2020
Halaman Home » Hukum » Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendahara di Kulonprogo Tersangka
  • Follow Us!

Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendahara di Kulonprogo Tersangka 

BERITA YOGYAKARTADana desa sekitar Rp1,150 miliar di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diduga dikorupsi aparat setempat.

Dua aparat Pemerintah Desa (Pemdes) yakni Kades Banguncipto HS (55) dan Bendahara Desa SM (60) saat ini sudah ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo karena diduga terlibat penyelewengan dana desa tersebut.

Kejari Kulonprogo tengah menangani perkara tersebut atas laporan masyarakat pada awal November lalu. Kepala Kejari Kulonprogo Widagdo Mulyono Petrus mengatakan, 50 saksi sudah diperiksa selama dua pekan ini, dan ditemukan indikasi kerugian negara.

“Kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan. HS dan SM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas II Wirogunan,” kata Widagdo, Rabu (4/12/2019).

Dana desa yang diselewengkan tersebut sejak tahun anggaran 2014 hingga 2018 bersumber dari APBDes, APBN dan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo.

Widagdo mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan hasil audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah setempat yang mendukung dugaan tersebut. “Untuk mencegah penghilangan barang bukti, HS dan SM ditahan,” kata Widagdo.

Dikatakan, setelah proses penyidikan selesai, kasus tersebut nanti akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DIY.

Diungkapkan, modus korupsi yang digunakan kedua tersangka berupa rekayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana desa.

Diketahui, dalam SPJ dan LPJ tercatat program pembangunan fisik dan nonfisik Desa Banguncipto, namun sebagian dana dipotong. Selain itu, ada juga program diduga fiktif berupa pengadaan seragam PKK. “Ada data pengucuran anggaran untuk pembuatan seragam itu namun barangnya tidak ada,” kata Widagdo.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP. (BR-1)

Sumber: Suara Pembaruan

Comments

comments