Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 8, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » PT. RAI Sandra Lahan Warga Dengan Perjanjian Tanpa Batas
  • Follow Us!

PT. RAI Sandra Lahan Warga Dengan Perjanjian Tanpa Batas 

BERITA KARIMUN – Ketua DPC Ormas Patriot Nasional (PATRON), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Andi Acok, kecewa dengan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Provinsi Kepri yang sudah menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Riaualam Anugrah Indonesia (RAI) meski sebelumnya, pihak pemilik lahan sudah melayangkan surat untuk menolak menerbitkan perpanjangan perizinan tersebut.

“Sebab, sejak 2003 beroperasi diatas lahan seluas 6 hektar milik masyarakat tersebut, pihak perusahaan (PT. RAI) belum menyelesaikan janjinya. Oleh karena itu, pemilik lahan minta ditolak perpanjangan IUP-nya,” terang Andi selaku pendamping pemilik lahan kepada Beritaekspres.com, Senin (2/12/2019).

Diungkapkan Andi, pihak perusahaan, PT. RAI, baru membayar dua kali kepada pemilik lahan dan setelah itu lebih dari 10 tahun putus komunikasi dan tidak berlanjut pada pembayaran berikutnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Rp6000 permeter dengan luas 6 hektar ketika itu berbeda dengan harga sekarang.

Andi Acok

“Sudah lebih 10 tahun putus pihak perusahaan tidak menyelesaikan perjanjiannya. Oleh karena itu, pemilik lahan memutuskan batal melakukan penjualan lahannya ke PT. RAI dan siap mengembalikan uang yang sudah masuk yakni dua kali cicilan tanah tersebut,” tegas Andi.

Dikatakan Andi, kalaupun setelah ada keputusan pihak pemilik lahan yang meminta lokasi lahannya dikembalikan lalu PT. RAI kemudian menunaikan janjinya dengan nilai atau harga yang lama, jelas kerugian bagi pemilik lokasi lahan yang kini sudah digunakan PT. RAI.

“Ya, rugilah. Jangan mentang-mentang pihak Perusahaan (PT.RAI) membuat perjanjian tanpa batas waktu lalu senaknya aja melakukan pembayaran. Pihak pemilik tanah juga ketika itu terlalu ngegabah mengikuti kemauan pihak perusahaan, sehingga sekarang tersandra,” sindirnya.

Dari perjanjian itu lanjut Andi, adalah sebuah kelicikan pihak perusahaan yang memberikan perjanjian tanpa batas waktu, sehingga sekarang tersandra. Untuk itu, pemilik lahan tidak mau berada pada posisi yang tidak jelas dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

“Pihak perusahaan jangan begitulah. Mereka ini pemilik awam dengan perjanjian jadi jangan mereka dijebak seperti itu. Anehnya, Dinas ESDM Provinsi Kepri masih menerbitkan perpanjangan izin pertambangan (IUP) meski pemilik lahan sudah melayangkan surat,” ungkapnya.

Intinya sekarang tambah Andi, pemilik lokasi lahan membatalkan perjanjian dan minta lokasi lahannya dikembalikan atau dikeluarkan dari luasan perizinan yang sudah kembali diterbitkan Dinas ESDM Provinsi Kepri. Dan pihak pemilik lahan sendiri akan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pihak perusahaan PT. RAI.

“Kalau mau hitungan harusnya uang itu selesai dengan hitung sewa meskipun kurang, tapi pihak pemilik lokasi lahan tetap mau mengembalikan tanpa harus hitung sewa selama bertahun-tahun memanfaatkan lahan tersebut,” pungkasnya.  (Indra)

Comments

comments