Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 8, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Meggi Brotodiharjo: Pemkab Bekasi Gagal Kelola Keuangan Daerah
  • Follow Us!

Meggi Brotodiharjo: Pemkab Bekasi Gagal Kelola Keuangan Daerah 

BERITA BEKASI – Pengamat Kebijakan Publik Bekasi, R. Meggi Brotodiharjo mengungkapkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp874.977.471.790 yang akan digunakan untuk menutupi Defisit APBD 2020 sebesar Rp794.977.471.790 serta sisanya, Rp80.000.000.000 digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Bhagasasi.

“Fakta itu, menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah gagal mengelola keuangan daerah,” kata Meggi kepada Beritaekspres.com, Senin (2/12/2019).

Meggi pun mencurigai penumpukan SiLPA APBD 2019 tersebut seperti sudah diskenariokan dan menjadi modus untuk penyertaan modal pada BUMD PDAM Tirta Bhagasasi melalui pembiayaan APBD 2020. Pasalnya, Pos Belanja yang paling mudah dialokasikan dan praktis, adalah Belanja Modal.

“SiLPA itu kan merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan,” jelasnya.

Dikatakan Meggi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 menyebut, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.

Seperti kata Meggi, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

“SiLPA adalah dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam pembiayaan. Ingat, SiLPA bukan sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD,” tegas Meggi.

“Selayaknya, kebutuhan masyarakat. Program yang sudah masuk skala prioritas harus lebih diutamakan ketimbang  penanaman modal,” tambahnya.

Padahal, lanjut Meggi, APBD Kabupaten Bekasi sudah lebih rendah dari APBD-P 2019 sebesar Rp41.238.279.517. Karena itu, alasan dan pertimbangan apa pun, penanaman modal  di saat anggaran sedang defisit sangatlah tidak tepat.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memperketat suntikan modal ke BUMD yang performanya buruk, agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” kata  mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi ini.

Oleh karena itu sambung Meggi, agar Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri menggunakan wewenangnya untuk mengevaluasi dan atau mengkoreksi penanaman modal itu untuk tidak disetujui sebagaimana diatur dalam PP12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat 1 dan 9.

Dijelaskan Meggi, dalam Peranturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 23 ayat (1) jelas menyatakan, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD. Namun perlu di ketahui dulu pengelolaan keuangan BUMDnya. 

“Seperti, BUMD PDAM Bhagasasi, sudah berapa berikan deviden?. Sepadan tidak dengan modal yang diberikan?,” imbuhnya.

Makanya, BUMD yang minta penambahan modal harus ada audit keuangan.  PDAM Tirta Bhagasasi dan BUMD lainnya juga sebaiknya  segera dilakukan audit due diligence oleh akuntan publik. 

Meggi menengarai bahwa sifat akuntabel dan transparan BUMD Kabupaten Bekasi belum terlihat. Padahal itu, merupakan suatu syarat penting dalam pengelolaan keuangan BUMD.

Masih kata Meggi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait lainnya juga diharapkan serius memeriksa kesehatan BUMD agar jelas bahwa BUMD itu sehat, sehingga dapat dipastikan kesungguhan BUMD menghasilkan deviden sekaligus menjalankan fungsi public service.

Masyarakat tentu tidak menghendaki jalan pintas yang hanya sekedar menghabiskan APBD tanpa tujuan yang pasti. Tidak juga sekedar meningkatkan serapan anggaran namun programnya tidak jelas.

“Masyarakat benar-benar menginginkan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan manfaatnya bisa segera dirasakan,” jelasnya.

Karenanya tambah Meggi, masyarakat harus dilibatkan guna mengawal agar pos kegiatan dalam APBD Kabupaten Bekasi 2020, efektif, efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya.

“Dan berharap dilaksaksanakan dengan transparan serta akuntabel dalam menuju Bekasi Baru, Bekasi Bersih yang bukan sekedar jargon,” pungkas Meggi, Senior Consultant, The Economist and Social Intelligence ini. (Mul/De))

Comments

comments