Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 8, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Walikota Bersama DPRD Sahkan Raperda APBD Kota Bekasi 2020
  • Follow Us!

Walikota Bersama DPRD Sahkan Raperda APBD Kota Bekasi 2020 

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto hadir dalam sidang Paripurna pada pukul 22.00 WIB dalam pembahasan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Bekasi Tahun anggaran 2020.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairruman J. Putro dan para Esselon II, III dan IV. Pengambilan persetujuan bersama yang dilakukan merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam penyusunan APBD Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, bahwa tahapan – tahapan perencanaan dan penganggaran dimulai dari tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota agar menyelaraskan antara kenutuhan masyarakat dengan program yang dimiliki perangkat daerah untuk mencapai Visi dan misi Kota Bekasi dan juga sesuai dengan aspirasi dari Anggota Dewan dalam kegiatan reses DPRD.

Kedua sambung Rahmat, tahapan penyusunan RKPD, hasil Musrenbang ini telah diselaraskan dengan program dan kegiatan yang selanjutnya di formulasikan menjadi Rencaba Kerja (Renja) untuk di konsolidasikan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah di susun di Bulan Mei 2019.

Ketiga, lanjut Rahmat, penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran. Sementara, KUA-PPAS, Kepala Daerah menyusun kebijakan umum APBD dan disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi yang disusun Bulan Juni sampai Bulan Juli.

Usai dibentuk kata Rahmat, Kepala Daerah dan para Anggota Dewan menyepakati bersama dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Proses ini dilakukan dari Bulan September sampai akhir Nopember 2019 dan terakhir di laporkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi selama 7 hari kerja yang nantinya akan ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD yang dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Terkait pembahasan Jaminan Kesehatan Daerah, KS NIK yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah Wajib melakukan integrasi Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan Nasional, namun setelah dilakukan konsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkumham serta surat kepada KPK diperopeh hasil bahwa jaminan pelayanan kesehatan KS NIK dapat dilanjutkan melalui program yang bersifat melengkapi serta tidak saling tumpang tindih dengan BPJS. Oleh karena itu, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan secafa menyeluruh.

RAPBD tahun 2020 yang telah disetujui bersama, diantaranya pendapatan fotargetkan sebesar Rp5,82 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp3,01 triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp2,12 triliun, retribusi daerah sebesar Rp164,14 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp21,62 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp710,64 miliar.

Kedua, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp1,66 triliun terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak Rp152,93 miliar dana alokasi umum Rp1,26 triliun dan dana alokasi khusus Rp243,97 miliar. Ketiga, PAD yang sah ditargetkan Rp1,14 triliun terdiri dari dana hasil bagi pajak Provinsi Jawa Barat dan Pemda lainnya Rp804,58 miliar, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya Rp342,34 miliar.

Untuk belanja dianggarkan Rp5,8 triliun yang terdiri dari, pertama, belanja tidak langsun dialokasikan Rp2,68 triliun lebih dari belanja pegawai sebesar Rp2,25 triliun, belanja hibah Rp135,10 miliar, bantuan sosial Rp101,24 miliar, belanja subsidi Rp6 miliar, belanja bantuan keuangan Rp33,82 miliar dan belanja tidak terduga Rp153 miliar.

Belanja langsunh dialokasikan Rp3,11 triliun yang terdiri dari penunjang urusan Rp817,08 miliar dan belanja langsung urusan Rp2,3 triliun. Kondisi pendapatan dan belanja tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp25 miliar yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp25 miliar.

Walikota Bekasi menyampaikan pada kesempatan ini, kami paparkan juga mengenaib dana transfer yang diperoleh sehingga nantinya secara kumulatif akan menambah volume APBD Kota Bekasi 2020, maksud dengan transfer, sebagai berikut, tambahan dana alokasi umum diperuntukan bagi pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rp16,2 miliar.

Dana transfer khusus, terdiri dari, DAK Fisik reguler Rp60,6 miliar untuk bidang pendidikan, kesehatan, keluarga bencana, air minum, sanitasi, perumahan dan pemukiman, serta jalan. DAK Fisik penugasan Rp13,4 miliar untuk bidangb kesehatan dan keluarga berencana, sanitasi dan jalan. DAK Alokasi khusus non fisik Rp269,98 miliar untuk BOP PAUD, BOP Pendidikam kesetaraan, Tunjangan Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan kesehatan dan KB, peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM, dan pelayanan administrasi kependudukan.

Dana insentif daerah sebesar Rp78,36 miliar merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat diberikan ke Pemda sebagai bentuk apresiasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut, Kinerja utama Opini WTP BPK, Penetapan Peraturan Daerah secara tepat waktu. Kinerja keungan, mempertahankan Opini WTP, pertahankan penetapan APBD tepat waktu, peningkatan PAD diatas rata rata Nasional, penyampaian laporan keungan tepat waktu.

Kinerja pendidikan, mencapai angka partisipasi kasar sekolah dasar dan sederajat di atas rata rata nasional, kinerja mengurangi indeks pembangunan manusia terhadap IPM Ideal diatas rata rata nasional.

Kinerja ekonomi, mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata rata pertumbuhan nasional, mengurangi tingkat kemisikinan di atas rata rata pengurangan kemiskinan nasional, mengurangi pengangguran dan kemampuan fiskal terhadap besaran IPM.

Penggunaan dana insentif daerah telah diatur melalui Permen Keungan Nomor:141/PMK.07/2019 tentang pengelolan Dana insentif daerah dengan rincian, kategori peningkatan investasi, kategori peningkatan ekspor, kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, ketagori pelayanan publik bidang infrastruktur dan katgeori kesejahteraan masyarakat. (Adv/Ndi)

Comments

comments