Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » R. Meggi Brotodiharjo: Fasos-Fasum di Kabupaten Bekasi Kronis
  • Follow Us!

R. Meggi Brotodiharjo: Fasos-Fasum di Kabupaten Bekasi Kronis 

BERITA BEKASI – Masalah Fasilitas Sosal (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yang berasal dari kewajiban pengembang, sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai daerah, termasuk diwilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal itu, diungkapkan, Pengamat Kebijakan Publik Bekasi, R. Meggi Brotodiharjo.

“Banyaknya pengembang yang tidak taat aturan dan mematuhi kewajibannya. Sementara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, terkesan lamban dan cenderung tidak sigap menyikapinya,” tegas Meggi ketika berbincang dengan Beritaekspres.com, Senin (18/11/2019).

Padahal kata Meggi, kewajiban itu sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyerahan Prasarana-Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah.

Prinsip penyerahannya sambung Meggi, sudah jelas diatur pada Pasal 3, Keterbukaan agar masyarakat mengetahuinya, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Keberpihakan dan Sustainable (Berkelanjutan).

Sementara itu lanjut Meggi, pada Pasal 25 ayat (1), diatur juga dengan jelas tentang pembiayaan pemeliharaan Prasarana-Sarana yang belum diserahkan, adalah menjadi tanggung jawab pihak pengembang.

Diungkapkan Meggi, adanya rencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi untuk mengatasi persoalan dengan Badan Pemeriksaan keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam hal penganggaran perbaikan jalan di perumahan-perumahan yang diakui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi sebagai fasos-fasum yang belum diserahkan pihak pengembang yang justru sangat bertentangan dengan Permendagri Nomor 9 tahun 2009.

“Bukan hanya sekedar bertentangan, tapi juga menyepelekan pesan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas Indonesia Maju pada 13 November 2019. Jangan banyak-banyak buat Pebup!, STOP bikin Perbup, Ruwet!, Disitu ada apa-apanya saya juga ngerti,” sindir Meggi.

Meggi menduga, ada yang tidak beres dalam pengelolaan fasos fasum oleh Pemda Kabupaten Bekasi yang diduga akibat tidak terintegrasinya dengan baik antara dinas terkait, sehingga sangat memungkinkan berbagai penyelewengan.

“Hal itu, sekaligus menkonfirmasi Lemahnya Pengawasan, Lemahnya Penegakan Hukum, Rendahnya Akuntabilitas, Minimnya Keberpihakan kepada masyarakat serta Unsustainable. Artinya, tidak berkelanjutan oleh Pemda Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

“Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan asset atau barang milik daerah,” sambung Meggi, Senior Consultant The Economist and Social Intelligence ini.

Menurut Meggi, asset atau barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat atau stakeholder.

Ironisnya lanjut Meggi, walaupun memegang peranan penting, seringkali asset tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal penatausahaan dan pelaporan asset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan.

Permasalahannya adalah bagaimana hasil kegiatan penertiban asset atau barang milik daerah dan pengaruhnya terhadap kewajaran nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan??.

“Penyajian yang baik dalam laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah,” jelasnya.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan tersebut setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian diberikan opini.

Oleh karena itu, diharapkan agar BPK, KPK, Mendagri, Gubernur, serta seluruh pihak terkait, termasuk stake holder agar bersama-sama segera membereskan berbagai permasalahan itu, sehingga tidak berlarut-larut, bahkan sangat mungkin saat ini telah terjadi hilangnya banyak asset daerah yang berasal dari fasos-fasum serta sudah beralih fungsi maupun kepemilikannya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Meggi merekomendasikan kepada Pemda Kabupaten Bekasi, untuk melihat permasalahan itu secara komprehensif, sehingga dapat segera menyelesaikannya serta harus mendapat dukungan dari instansi terkait dengan segera membentuk Tim Terpadu Pengamanan Asset Daerah yang bertugas meliputi pendataan asset, penagihan terhadap pengembang bermasalah dan pengamanan asset serta dokumentasi asset.

Adapun instansi terkait yang diminta bantuannya untuk mendukung kegiatan tersebut adalah Kantor BPN, Kajari, Kapolres serta stakeholder yang mengetahui masalah tersebut. Demikian pula halnya, dengan asset Tanah Kas Desa (TKD)  yang diduga  sudah banyak beralih kepemilikan, fungsi, tidak jelas letaknya serta dikelola tidak transparan dan tidak akuntabel.

“Semoga itu dilakukan demi tahapan menuju “Bekasi Baru Bekasi Bersih” niscaya tercapai,” pungkas Meggi yang juga mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi ini. (De/Mul)

Comments

comments