Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 12, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Kuasai Lahan Masyarakat, PATRON Karimun: Ingatkan Tolak Perpanjangan Izin PT. RAI
  • Follow Us!

Kuasai Lahan Masyarakat, PATRON Karimun: Ingatkan Tolak Perpanjangan Izin PT. RAI 

BERITA KARIMUN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Patriot Nasional (PATRON), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri agar tidak menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Riaualam Anugrah Indonesia (RAI). Pasalnya, sejak 2003 beroperasi diatas lahan seluas 6 hektar milik masyarakat tersebut, pihak perusahaan belum menyelesaikan janjinya.

“Kita tegaskan kepada pihak terkait khususnya Dinas ESDM Provinsi Kepri, jangan sekali-kali, mengeluarkan perpanjang izin kepada pihak perusahaan yakni, PT. Riaualam Anugrah Indonesia, karena mereka belum menepati janjinya kepada masyarakat pemilik lahan,” kata Andi kepada Beritaekspres.com, Sabtu (16/11/2019).

Jika izinnya masih dikeluarkan sambung Andi, maka kami DPC PATRON Kabupaten Karimun, selaku kuasa lahan milik masyarakat tersebut, tidak akan tinggal diam. Berbagai cara akan kami tempuh, karena sebelumnya pihaknya, DPC PATRON sudah memberikan peringatan dan menjelaskan duduk persoalan antara pihak perusahaan PT. RAI dengan pemilik lahan.

Ketua DPC PATRON Karimun, Andi Acok

“Status kepemilikan lahan jelas SHM (Surat Hak Milik) yang tidak jelas itu adalah pihak perusahaan. Sebab, sejak 2003 lokasi lahan itu sudah mereka dimanfaatkan. Sementara, perjanjian kedua belah pihak antara perusahaan dan pemilik hingga sekarang tinggalah janji tanpa ada penyelesaian,” ungkapnya.

Sikap pemilik lahan lanjut Andi, jika pihak perusahaan tidak mau menyelesaikan silahkan lahan yang selama ini sudah mereka manfaatkan sejak tahun 2003 itu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas lokasi lahan seluas 6 hektar dengan alas hak SHM tersebut.

“Pemilik lahan seluas 6 hektar tersebut tidak neko-neko atau mencari azas manfaat karena sejak 2003 mereka sudah manfaatkan. Pemilik, hanya kalau mereka tidak selesaikan silahkan lokasi lahan itu dikembalikan ke punya,” ulas Andi.

Dikatakan Andi, lokasi lahan yang berada di Kawasan kuasa pertambangan menumpuk tanah timbunan (limbah) blasting dan dampaknya sangat membahayakan, apalagi titik koordinat area tambang sangat dekat, 117 Meter ke perkebunan tanah masyarakat dan 380 Meter ke jalan umum.

“Informasi yang kita dapat, bahwasanya IUP PT. Riaualam Anugrah Indonesia tidak lama lagi akan berakhir. Dan saat ini, Lokasi IUP tersebut di kelola PT. MGU untuk menambang batu granit di Kecamatan Meral, Desa Pongkar. Kecuali dalam pengajuan IUP itu, tidak termasuk lokasi lahan milik klien kami,” ujar Andi.

Selain itu lanjut Andi, tidak jauh dari lokasi penumpukan tanah timbunan ternyata ada rumah serta perkebunan masyarakat (palawija), dan apabila hujan deras mengguyur maka tanah timbunan tersebut longsor dan merambah ke perkebunan masyarakat sekitar.

“Bahkan percikan batu dari hasil peledakan batu granit juga menganggu lokasi pertanian. Oleh karena itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan disekitar lahan 6 hektar tersebut, maka kami sekali lagi, meminta kepada PT. Riaualam Anugrah Indonesia untuk mengembalikan kepada pemiliknya,” pungkas Andi.

Hingga berita ini diturunkan, Direktur PT. Riaualam Anugrah Indonesia belum dapat dimintai keterangan terkait permintaan Ketua DPC PATRON Karimun kepada Dinas ESDM Kepri agar tidak menerbitkan perpanjangan IUPnya sebelum lahan seluas 6 hektar yang saat ini di kuasakan kepada DPC PATRON Karimun diserahkan kembali kepada pemiliknya. Begitu juga dengan Kadis ESDM Provinsi Kepri pun belum bisa dimintai keterangan. (Rahman)

 

Biro Karimun

Comments

comments