Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 12, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Tanggapi Cuitan Masinton, Kejagung: Proses Pengadaan Sudah Sesuai Aturan
  • Follow Us!

Tanggapi Cuitan Masinton, Kejagung: Proses Pengadaan Sudah Sesuai Aturan 

BERITA JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya enam item pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019.

“Dan sampai saat ini enam proyek itu masih berjalan,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menanggapi cuitan Anggota Komisi III DPR-RI, Masinton Pasaribu dalam akun twitternya @Masinton pada tanggal 11 November 2019.

Dikatakan Mukri, Kejaksaan Agung mempersilakan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung. Selama ini proses pengadaan barang dilingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kapuspenkum, Mukri mengoreksi pernyataan Masinton Pasaribu dalam cuitannya tentang Penunjukan Langsung diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). 

“Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk Penunjukan Langsung diatur dalam Pasal 38 ayat 4,” sebut Kapuspenkum kepada Beritaekspres.com, Rabu (13/11/2019).

Dijelaskan Mukri, Pasal 38 ayat 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

“Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai Pasal 38 ayat 5 huruf (b) adalah barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Mukri.

Termasuk sambung Mukri, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Dilanjutkan Mukri, Pasal 9 ayat 1 huruf (n) angka (1) Perpres yang sama juga mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) berwenang menenetapan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung (PL) untuk paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100 miliar.  

Selain itu lanjut Mukri, penunjukan langsung juga berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia, Point ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2) memuat hal yang sama persis dengan Pasal 38 ayat 5 huruf (b) Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lembaga itu kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang Penunjukan Langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut.

“Dua rekomendasi LKPP itu adalah Nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal Tanggapan dan rekomendasi Nomor 3367/D.4.1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi,” ungkapnya. 

Disamping itu, Kapuspenkum menjelaskan bahwa metode pelaksanaan penunjukan langsung tersebut juga dilakukan melalui aplikasi LPSE (online) dan verifikasi penyedia  dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP.

“SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” urainya.

Mukri mengakhiri, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, cuitan Masinton yang mengatakan tentang pengadaan barang dan jasa enam kegiatan di Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019 tanpa proses tender itu betul adanya.

“Tapi kegiatan pengadaan barang dan jasa itu dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dan telah sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018,” pungkasnya. (Bambang)

Comments

comments