Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan dan Pengelolaan KPH
  • Follow Us!

Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan dan Pengelolaan KPH 

BERITA LANDAK – Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Vinsensius membuka acara konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelompokan KPHP unit VII (UPT KPH wilayah Landak) di aula Hotel Hanura, Rabu (13/11/2019).

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan direktorat rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kementrian LHK, Perwakilan Dinas kehutanan provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPKH wilayah III Pontianak, perwakilan BPHP wilayah VIII Pontianak dan Kepala UPT KPH Wilayah Landak.

Narasumber dari kegiatan ini langsung dari direktorat RPP, KPH Lakitan bukit cogong, pengelola wisata river tubing Meratus, PT. Rajatani Agro Nusantara dan tim penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPHP Unit VII.

Vinsensius, menyampaikan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

“Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institut pengelolaan yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi,” ucap Vinsensius.

Terbentuknya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolaannya, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan.

“Sebagai pengelola ditingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan ditingkat lokal, konsekuensi dari keberadaan institut pengelola ditingkat tapak ini adalah adanya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mantap,” katanya.

Dipaparkannya  dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan KPH ini merupakan salah satu institut penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya keberadaan dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan KPH ini, maka perlu di selenggarakan kegiatan konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPH.

“Tujuannya untuk memastikan terakomodasinya seluruh kegiatan dari stakeholder yang berada didalam wilayah kelola KPHP Unit VII pada KPH wilayah Landak,” pungkas Vinsensius. (As)

Biro Kalimantan Barat

Comments

comments