Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 13, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Langkah Jaksa Agung Bubarkan TP4 Perlu Didukung
  • Follow Us!

Langkah Jaksa Agung Bubarkan TP4 Perlu Didukung 

BERITA JAKARTAForum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mengatakan, wacana pembubaran program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) oleh Jaksa Agung ST Burhanudin, merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung. Karena dalam pelaksanaannya diduga ada oknum kejaksaan anggota TP4 baik di tingkat pusat maupun daerah yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

“Kami sangat mendukung rencana pembubaran program TP4 itu. Kami melihat bahwa wacana pembubaran TP4 adalah bagian dari langkah-langkah Jaksa Agung dalam upayanya melakukan reformasi internal,” ujar Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung, Ates di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut Ates dalam pelaksanaannya, ada oknum-oknum kejaksaan anggota TP4 baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah terindikasi melakukan tindakan tidak baik, dan penyalahgunaan kewenangan. Jika hal ini tidak segera direspon oleh Kejaksaan Agung tentu akan menjadi bara dalam sekam ke depannya.

“Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada Jaksa Agung agar melakukan perubahan kelembagaan dan komposisi TP4 agar peran dan kontribusi Kejagung semakin meningkat dalam mengawal program strategis atau prioritas nasional, dan program pembangunan ekonomi nasional. TP4 kedepan dapat diubah menjadi task force/Satuan Tugas Pengawalan Pembangunan Prioritas Nasional (Satgas Walprinas) atau apapun namanya,” kata Ates.

Satgas kelak adalah tim khusus yang berada dibawah langsung Jaksa Agung dengan komposisi internal dan eksternal. Pihak eksternal dilibatkan ke dalam Satgas sebagai langkah keterbukaan Kejaksaan Agung agar masyarakat turut aktif dalam pengawasan pembangun.

Peran dan fungsi Satgas selain melakukan asistensi kepada Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah juga melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Ini penting untuk peningkatan upaya preventif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” ujar Ates.

Ditambahkan, sebagai bagian dari masyarakat yang mendambakan pembangunan yang berkualitas, Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung akan terbuka jika diminta terlibat dalam satgas baru yang akan dibentuk nantinya. (***)

Sumber: Suara Pembaruan

Comments

comments