Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Hukum » TY Divonis Bebas, Jaksa Kejari Jakpus Ajukan Kasasi
  • Follow Us!

TY Divonis Bebas, Jaksa Kejari Jakpus Ajukan Kasasi 

BERITA JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, mengajukan kasasi atas vonis bebas terdakwa, Thomas Yaputra (TY) dalam kasus penggelapan uang senilai Rp1,2 miliar milik PT. MPFI hasil kerjasama penjualan produk selaku distributor melalui perusahaaan terdakwa PT. Resaltar Tech Indonesia (RTI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.   

Kepada Beritaekspres.com, Kasi Intel Kejari, Jakarta Pusat, Andi Sasongko mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muh. Januar Ferdian, sudah membuktikan dakwaannya sesuai prosedur dipersidangan. Namun, Majelis hakim punya pertimbangan lain dan memberikan vonis bebas terhadap terdakwa, Thomas Yaputra.

“Atas vonis bebas yang diberikan Majelis hakim, maka Jaksa akan mengajukan kasasi untuk membuktikan dakwaannya. Sebab menurut Jaksa, terdakwa terbukti pada dakwaan ke-2 yakni penggelapan,” tandas Andi singkat, Selasa (22/10/2019).

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Saifudin Zuhri, akhirnya, memvonis bebas terdakwa, Thomas Yaputra (TY) dari segala tuntutan hukum. Pasalnya, perbuatan terdakwa dipandang, bukan tindak pidana melainkan perdata (onslag), sehingga harkat dan martabat terdakwa dipulihkan seperti sediakala.

Diketahui, Thomas dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muh Januar Ferdian, karena terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 372 KUHP, berupa uang sebesar Rp1,2 miliar milik PT. Matsuzawa Pelita Furnitur Indonesia (PT MPSI) terkait kerjasama antara PT. MPFI dengan perusahaan Terdakwa PT. Resaltar Prima dan PT. Resaltar Tech Indonesia sebagai distribitor eksklusif produk PT. MPFI.

Menurut JPU, seluruh hasil jual produk PT. MPFI tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan terdakwa, sehingga Thomas dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1,2 miliar. Dalam persidangkan, JPU Muh, Januar menyatakan bahwa terdakwa Thomas terbukti pada dakwaan ke-2 yakni penggelapan.

Saat membacakan unsur Penggelapan dalam jabatan, majelis hakim juga menyatakan seluruh unsur Pasal 372 KUHP tersebut terbukti dilakukan terdakwa. Namun, mengingat adanya perjanjian perdata antara saksi Naoki Wada dengan terdakwa Thomas, sehingga majelis hakim menyakan tidak bisa menghukum terdakwa secara pidana.

Majelis hakim mengungkapkan bukti perjanjian perdata itu antara lain dokumen Perjanjian Distributor Eksklusif pada tanggal 6 Januari 2014 antara PT. MPFI dengan PT. Resaltar Prima, Surat penunjukkan PT. Resaltar Prima sebagai Distributor Eksklusif oleh PT. MPFI tanggal 6 Januari 2014, Perjanjian Distributor Eksklusif pada tanggal 1 Mei 2012 antara PT MPFI dengan PT Resaltar Tech Indonesia.

“Surat atau dokumen tersebut membuktikan bahwa adanya perjanjian perdata antara PT. MPFI dengan terdakwa. Pada perjanjian perdata ini, diijinkan pula perusahaan terdakwa untuk memperoleh keuntungan,” kata Majelis dalam putusannya.

Selain itu, ada tambahan bukti berupa komunikasi email antara para Direksi dan Komisaris PT. MPFI yang sah dengan terdakwa Thomas yang membuktikan tidak ada masalah perdata maupun pidana antar kedua belah pihak, karena Naoki Wada sendiri sudah diberhentikan dari perusahaan.

“Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 191 KUHAP, terdakwa Thomas dilepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan harkat dan martabatnya seperti sediakala,” tutup Majelis. (Bambang)

Comments

comments