Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 14, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Sinergi Fraksi Partai Gerindra Dengan Ombudsman Jawa Tengah
  • Follow Us!

Sinergi Fraksi Partai Gerindra Dengan Ombudsman Jawa Tengah 

BERITA SEMARANG – Fraksi Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Fraksi, H. Iskandar Zulkarnain bersilaturahim ke Kantor Ombudsman Jawa Tengah dalam rangka audiensi masalah pelayanan public di Jawa Tengah, Jumat (11/10/2019).

H. Iskandar dalam sambutannya menyampaikan, Ombudsman adalah lembaga strategis yang berfungsi mengawasi kualitas pelayanan public di Jawa Tengah.

Namun, menurut legislator dari Batang ini, keberadaan dari Ombusman masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas khususnya yang ada di desa-desa. 

Iskandar berharap ke depan agar semua lapisan masyarakat mengetahui lembaga pemerintah ini. Jika masyarakat sudah mengetahuinya (Ombudsman) akan mudah menyampaikan keluhan dan kritikan terkait pelayanan publik.

Siti Farida, selaku Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Fraksi partai Gerindra. Adanya audiensi ini bisa menjadi sinergi antara Ombusman dan DPRD mengingat peran dan fungsinya saling beririsan. Disamping itu secara genetik juga berdekatan yaitu pengawasan.

Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi dari Ombudsman adalah menerima laporan maladministrasi yang berhubungan dengan pelayanan public. Seperti masalah pendidikan, kesehatan, sengketa tanah, listrik, kebutuhan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. 

Diantara masalah-masalah yang menjadi PR besar di Ombudsman adalah sengketa lahan di Kebumen yang melibatkan 3 Kecamatan antara TNI dan masyarakat.

Begitu juga di Kendal proyek jalan tol yang sudah selesai dan dinikmati oleh pengguna mobil ternyata masih menyisakan masalah yaitu ganti untung tanah yang masih belum dibayarkan, pelayanan BPJS yang tidak bisa dilayani meskipun sudah mempunyai kartu BPJS hanya karena masalah procedural administrasi, adanya pungli oleh pihak sekolah pada siswa-siswanya dan lainnya.     

Menurut laporan yang masuk pada ombudsman, ada tiga instansi terlapor paling banyak yaitu Pemerintah Daerah, kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional.  

Farida menjelaskan bahwa Pemerintah daerah sebagai pihak yang dilaporkan paling tingg ini bisa dimaklumi karena pelayanan public paling banyak dilaksanakan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat ada di bawah Pemerintah Daerah. 

Legislator Partai Gerindra Brebes, Umar Utoyo mengungkapkan, bahwa pelayanan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS tidak maksimal karena seringkali pembayaran BPJS selalu terlambat, akhirnya berdampak pada keuangan rumah sakit yang tidak stabil. “Ini adalah PR kita bersama untuk dicarikan solusinya. Jika seperti ini terus masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto Saputra yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Perda pelayanan public, sehingga perlu ada singkronisasi antara DPRD dan Ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Jawa Tengah. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments