Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Hukum » Kasus Fasos Warga BKP, Joko: Ini Proses Kezholiman Bukan Proses Hukum
  • Follow Us!

Kasus Fasos Warga BKP, Joko: Ini Proses Kezholiman Bukan Proses Hukum 

BERITA BEKASI –Kuasa hukum warga Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP), Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Joko S Dawoed menilai penyidik Polres Metro Kabupaten Bekasi, sudah menggunakan kewenangannya melakukan kezholiman terhadap para Ketua RW014 Perumahan BKP. Pasalnya, proses AJB palsu yang melahirkan 2 sertifikat berpindah tangannya lokasi lahan fasos-fasum tersebut belum selesai proses pidana bagi mereka yang menetang langsung berjalan.

“Harusnya kan, selesaikan dulu proses AJB palsu yang belum selesai di Polda Metro Jaya, karena AJB itulah dasar dari lahirnya 2 sertifikat. Terlebih lagi, sudah ada pengakuan Sekel dan Camat setempat ketika diperiksa Polda bahwa tidak pernah menandatangani AJB tersebut,” tegas Joko kepada Beritaekspres.com, Kamis (10/10/2019).    

Dalam kasus ini sambung Joko, pelapor Suroyo mengklaim memiliki lokasi lahan hanya berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) melalui Akta Notaris No.11, tanggal 16 April 2018 dihadapan Notaris Junjung Panjaitan dari Yoyok Sundarlim yang juga berdasarkan PPJB No.5 tanggal 16 September 2014 dihadapan Notaris Misdar Lira, SH dari Bhoen Herwan Irawadi.

“Nah, Bhoen Herwan Irawadi atas nama 2 sertifikat yakni, SHM No.8793 seluas 2.910 M2 dan SHM No.8794 luas 5.240 M2 yang lahir dari Akta Jual Beli (AJB) No.76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 itu sendiri mengaku awalnya disuruh menandatangni kertas segel kosong, karena waktu itu dia terpaksa akibat punya hutang Rp100 ribu,” ungkap Joko.

Cerita itu semua lanjut Joko, bukan kata dia selaku kuasa hukum warga sebagai pembela, tapi itu muncul dari hasil pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya dari pengakuan Sekel, Camat dan Bhoen Herwan Irawadi sendiri yang kini proses pemeriksaannya masih berjalan. Namun, proses hukum pidana terhadap warga atas laporan Suroyo pun terus berjalan bahkan lebih cepat.

“Atas dasar itulah, wajar kalau saya menuding bahwa proses hukum yang tengah berjalan di Polres Metro Kabupaten Bekasi yang menjadikan Ketua RW014 Perumahan BKP, Sutaryo Teguh jadi tersangka merupakan proses kezholiman, bukan proses hukum atas dasar keadilan dan perlindungan masyarakat yakni warga Perumahan BKP,” jelas Joko.

Lebih jauh lagi, Joko menilai bahwa penyidik Polres Metro Kabupaten Bekasi telah menggunakan kewenangannya untuk memaksa agar pelaporan Suroyo diproses sama seperti apa yang sudah dialami mantan Ketua RW014 Perumahan BKP, H. Toto Istianto yang telah dihukum selama 2 bulan 22 hari atas tuduhan yang tidak mendasar karena lokasi lahan yang dipersoalkan tersebut tercatat sebagai lahan fasos-fasum Pemerintah Kabupaten Bekasi dari pihak pengembang.

“Bukti-bukti awal bahwa lokasi lahan itu merupakan fasos-fasum dari pihak pengembang perumahan BKP ada, bukan tidak ada meski prosesnya dari pihak pengembang ke Pemerintah tidak tuntas karena itu merupakan kelalaian dari Pemerintah setempat. Namun demikian juga bukan berarti lahan tersebut pindah tangan ke pihak lain, berdasarkan AJB palsu lebih ngak bener lagi,” sindir Joko.

Ditambahkan Joko, penyidik Polres Metro Kabupaten Bekasi terlalu ngegabah dalam menggunakan kewenangannya untuk mempidanakan Ketua RW014 Perumahan BKP yang sekarang dijabat, Sutaryo Teguh atas laporan Suroyo yang hanya bermodal PPJB. Artinya, baru perjanjian perikatan jual beli dari Yoyok Sundarlim yang juga baru PPJB dari Bhoen Herwan Irawadi sebagai atas nama sertifikat paslu yang kini tengah diproses di Polda Metro Jaya.

“Bagaimana itu polisi menerima laporan berdasarkan alas hak PPJB yang dialih-alihkan begitu ngak jelas ditindak lanjuti. Bayangkan, laporan Suroyo 6 Agustus 2018, surat perintah tugas juga diterbitkan 6 Agustus 2018 begitu juga dengan Surat Perintah Penyelidikan juga 6 Agustus 2018. Semua dihari yang sama itukan luar biasa,” pungkas Joko. (Indra)

Comments

comments