Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 14, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Fasos, Joko Dawoed: Jika Ketua RW14 BKP Ditahan Berisiko Polisi
  • Follow Us!

Soal Fasos, Joko Dawoed: Jika Ketua RW14 BKP Ditahan Berisiko Polisi 

BERITA BEKASI – Kuasa hukum Ketua RW14 Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP), Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Joko S Dawoed menegaskan, jika Polres Metro Kabupaten Bekasi, melakukan menahanan terhadap Sutaryo Teguh yang kini sudah berstatus tersangka akan terus melakukan perlawanan secara hukum. Pasalnya, kliennya Sutaryo hanya meneruskan jabatan sebagai RW setelah terpilih.

“Sangat beresiko kalau ini dipaksakan polisi. Status tersangka aja kita sudah bingung dari mana dasarnya polisi menetapkan Sutaryo sebagai tersangka penggelapan. Apa yang digelapkan kliennya?. Orang tanah itu jelas punya fasos-fasum Perumahan, bukan milik Sutaryo,” tegas Joko kepada Beritaekspres.com, Senin (7/10/2019).

Dijelaskan Joko, dalam persidangan Prapradilan, keterangan yang disampaikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang bahwa pada 18 Maret 2019 pihak kepolisian telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP). Namun, surat tersebut tidak dilampirkan dokumen laporan polisi, Surat Perintah Penyidikan, resume pemeriksaan dan surat tugas.

“Berdasarkan SOP di Kejaksaan, ternyata 30 hari apabila tidak dilengkapi, maka SPDP yang disampaikan termohon I yaitu, Kepolisian akan dikembalikan. Hal ini Kejari Cikarang sebagai termohon II telah mengembalikan SPDP tersebut pada 24 Juni 2019 dan sampai sekarang, Kejari Cikarang belum menerima kembali SPDP tersebut,” jelas Joko.

Hal ini pun sambung Joko, diperkuat keterangan Firdaus, selaku Jaksa peneliti yang juga saksi yang diajukan Kejari Cikarang. Dalam persidangan, Firdaus menyatakan, SPDP itu tidak bisa diteliti, karena tidak didukung adanya dokumen. Sampai saat ini tidak ada SPDP lagi.

“Anehnya, setelah melihat bukti dalam SPDP awal, Sutaryo Teguh disebut sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka. Artinya, penetapan Sutaryo sebagai tersangka tidak berdasarkan SPDP dong, lalu berdasarkan apa?,” tanya Joko.

Selain itu lanjut Joko, status pelapor kliennya juga kacau, Suroyo sebagai pelapor kliennya disebutkan sebagai penerima kuasa. Sementara, Yoyok Sudarlim sebagai pembeli kedua dan Bhoen Herwan Irawadi sebagai pemberi kuasa. Lalu, pertanyaannya siapa pembeli pertama lokasi lahan fasos-fasum yang diakui tersebut?

Karena kata Joko, dari faktanya saudara Bhoen atas nama AJB yang disinyalir tidak benar itu, telah mengalihkan sertifikat tersebut kepada saudara Yoyok Sudarlim berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.5 tanggal 16 April 2014 dengan Akta Notaris Midar Lira, SH. Sementara, Yoyok Sudarlim mengalihkan lagi kepada Suroyo dengan Akta PPJB No.5 tanggal 16 April 2018 dihadapan Notaris Junjung Panjaitan, SH.

“Nah, dalam perjanjian Akta PPJB No.5 tanggal 16 April 2018 dengan Suroyo tersebut pada poin B saudara Yoyok Sudarlim disebut sebagai pembeli kedua. Lalu, pertanyaannya kita sebagai pembeli pertamanya lokasi lahan fasos-fasum milik Pemerintah yang diakui itu siapa?,” ulas Joko lagi.

Banyak kejanggalan lanjut Joko dalam proses kepemilikan yang diakui sekelompok orang yang ingin memiliki atau menguasai lokasi lahan fasos-fasum milik Perumahan Bulak Kapal Permai ini, termasuk Akta Jual Beli (AJB) No.76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang menjadi dasar sertifikat atas nama Bhoen Herwan Irawadi yang tidak diakui Sekretaris Kelurahan (Sekel) dan Camat Tambun yang disinyalir palsu.

“Dari AJB itu, lahir 2 sertifikat SHM yakni, SHM No.8793 dengan luas tanah 2.910 M2 dan SHM 8794 dengan luas tanah 5.240 M2 atas nama Bhoen Herwan Irawadi. Lokasi lahan itu sangat setrategis antara perbatasan Kota dan Kabupaten. Posisinya malah lebih dekat ke Kota Bekasi, Bulak Kapal. Kalo Rp4 juta aja permeter dikali 8.150 M2 nilainya sudah Rp32 miliar siapa yang ngak ngiler,” sindir Joko.

Makanya tambah Joko, para Ketua RW014 Perumahan Bulak Kapal Permai yang bersikeras mempertahankan lokasi lahan fasos-fasum yang notabene milik Pemerintah ini dipolisikan. Kalo Ketua RW014, H. Toto Istianto sudah lebih dulu dipenjarakan selama 2 bulan 22 hari. Nah, sekarang nyusul lagi Ketua RW014 penganti, H. Toto, Sutaryo Teguh dijadikan tersangka.

“Ini luar biasa dimana mereka seharusnya dapat penghargaan karena membela lahan fasos-fasum Pemerintah malah mau dipenjarakan dengan berbagai macam tuduhan. Untuk itu, saya selaku pembela sebagai kuasa hukum akan terus berjuang menentang kezholiman ini meski tanpa dibayar, tapi karena terpanggil hati nurani saya,” pungkas Joko. (Indra)

Comments

comments