Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Hukum » Kasus Suap Impor Ikan, KPK Periksa Desmon dan Richard Alexander
  • Follow Us!

Kasus Suap Impor Ikan, KPK Periksa Desmon dan Richard Alexander 

BERITA JAKARTATim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa dua saksi penting kasus dugaan suap impor ikan tahun 2019 yang menjerat Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda dan Direktur PT. Navy Arsa Sejahtera (NAS), Mujib Mustofa, Jumat (4/10/2019).

Dua saksi penting itu, yakni Advisor Vice K-Value Managing Partner Cina Asia Limited, Desmond Previn dan seorang pihak swasta Richard Alexander Anthony.

“Mereka akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka MMU (Mujib Mustofa),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Kedua orang itu, diduga mengetahui banyak hal mengenai sengkarut suap impor ikan yang menjerat Risyanto dan Mujib.

Hal ini sambung Febri, setidaknya tercermin dari langkah KPK yang meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Desmon dan Richard Alexander bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 25 September 2019.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang tersebut terkait dugaan suap impor ikan tahun 2019,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Dikatakan Febri, dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima suap dari Mujib agar PT. Navy Arsa Sejahtera agar mendapat kuota impor ikan dengan total komitmen 750 ton.

Padahal, PT Navy Arsa Sejahtera merupakan salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak tahun 2009, karena melakukan impor ikan melebihi kuota.

Dalam kasus ini, KPK menduga alokasi fee senilai Rp1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia.

Pembicaraan pengurusan kuota impor ikan ini berawal dari seorang mantan pegawai Perum Perindo yang mengenalkan Mujib dengan Risyanto.

Pada Mei 2019, Mujib dan Risyanto kembali melakukan pertemuan yang menyepakati Mujib mendapat kuota impor ikan sebanyak 250 ton dari kuota impor Perum Perindo yang disetujui Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Dengan demikian meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, pada kenyataannya yang melakukan impor adalah PT. Navy Arsa Sejahtera.

Sebanyak 250 ton ikan yang diimpor oleh PT Navy Arsa Sejahtera kemudian dikarantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo.

Berdasarkan keterangan Mujib, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang mengimpor adalah Perum Perindo.

Tak sampai di situ, pada 16 September 2019, Mujib kembali bertemu dengan Risyanto di salah satu lounge hotel di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Risyanto menanyakan kesanggupan Mujib menyiapkan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton untuk Oktober 2019.

Mujib Mustofa menyatakan kesanggupannya dan diminta oleh Risyanto Suanda untuk menyusun daftar kebutuhan impor ikan yang diinginkan.

Pada pertemuan itu juga, Risyanto menyampaikan permintaan uang sebesar USD 30.000 atau senilai sekitar Rp400 juta kepada Mujib untuk keperluan pribadi.

Risyanto meminta Mujib untuk menyerahkan uang tersebut melalui Adhi Susilo yang menunggu di lounge hotel yang sama.

Selanjutnya, pada 19 September 2019, Risyanto dan Mujib kembali melakukan pertemuan di salah satu cafe di Jakarta Selatan.

Mujib menyampaikan daftar kebutuhan impor ikan kepada Risyanto dalam bentuk tabel berisi Informasi jenis ikan, jumlah dan komitmen fee yang akan diberikan kepada pihak Perum Perindo untuk setiap kilogram ikan impor.

Komitmen fee yang disepakati adalah sebesar Rp1.300 per kilogram ikan. Tak hanya itu, KPK juga akan mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yaitu sebesar USD 30.000, SGD 30.000 dan SGD 50.000.

Sumber: Suara Pembaruan

Comments

comments