Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Hukum » Prapradilan Tersangka Ketua RW14 Jatimulya Bekasi Ditunda
  • Follow Us!

Prapradilan Tersangka Ketua RW14 Jatimulya Bekasi Ditunda 

BERITA BEKASI – Prapradilan setatus tersangka Ketua RW18, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Sutaryo Teguh, ditunda selama satu minggu, karena pihak tergugat Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kapolri tidak hadir dipersidangan, Senin (23/9/2019) kemarin.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa hukum Sutaryo Teguh, Joko S Dawoed mengatakan, sidang Prapradilan ditunda selama satu minggu karena pihak tergugat Kejagung dan Kapolri tidak hadir, sementara pihak tergugat lainnya, Polda Jabar, Kejati Jabar, Polres Metro dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi sudah hadir.

“Sidang kemarin ditunda satu minggu karena Majelis hakim memberikan waktu untuk Kejagung dan Kapolri bisa hadir dipersidangan,” terangnya, Selasa (24/9/2019).

Diterangkan Joko, Prapradilan ini penting bagi nasib kliennya Sutaryo Teguh yang dijadikan tersangka atas laporan Suroyo yang mengaku sudah membeli lokasi lahan yang sampai sekarang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tercatat sebagai lokasi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP).

“Klien saya, Sutaryo Teguh inikan Ketua RW14 Perumahan Bulak Kapal Permai yang baru menjabat. Jadi salah apa dia?. Kalo persoalan ada bangunan Masjid dan Pos RW itu jauh sebelum Sutaryo menjabat. Bahkan jauh sebelum Ketua RW14-nya masih, H. Toto Irianto juga sudah ada,” ungkap Joko.

Saya sendiri pun bingung sambung Joko, dasar apa penyidik Polres Metro Kabupaten Bekasi menstatuskan tersangka terhadap kliennya, Sutaryo Teguh. Sebab lahan tersebut masih tercatat di BPN Kabupaten Bekasi sebagai lokasi lahan fasos/fasum Perumahan Bulak Kapal Permai.

“Terlebih lagi, Sekel dan Kecamatan setempat tidak merasa menandatangani AJB No.76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 hasil pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang menjadikan dasar pelapor Sutaryo Teguh sebagai pihak yang berhak atas lokasi lahan tersebut,” jelasnya.

Artinya lanjut Joko, ada persoalan atas kepemilikan lokasi lahan itu yang diduga hasil dari data rekayasa AJB No.76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang melahirkan 2 sertifikat yakni, SHM No.8793 dengan luas tanah 2.910 M2 dan SHM 8794 dengan luas tanah 5.240 M2 atas nama Bhoen Herwan Irawadim.

“Ironisnya lagi, Bhoen Herwan Irawadim sendiri pun sudah mengaku ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya bahwa dia ketika itu hanya disodorkan kertas segel kosong untuk ditandatangani oleh seseorang karena waktu itu dia punya hutang Rp100 ribu rupiah,” kata Joko.

Oleh karena itu tambah Joko, tidak ada dasar yang kuat untuk mentersangkakan kliennya Sutaryo Teguh seperti yang sudah pernah dialami mantan RW14 sebelumnya, H. Toto Irianto yang sudah sempat mendekam di sel tahanan selama 2 bulan 22 hari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Bekasi selama 1,5 tahun.

“Aneh, sidang Praperadilan masih berjalan, ada gugatan class action, ada juga Suroyo tengah mengajukan gugatan di Pengadilan Cikarang No.138/Pdt.G/2019 dan ada juga laporan di Polda Metro Jaya 2011 masih berjalan, namun pihak Polres Cikarang terkesan memaksakan kehendak menjadikan kliennya tersangka tanpa mau melihat proses SP2HP yang sudah dikeluarkan Polda Metro Jaya,” pungkasnya. (Indra)

Comments

comments