Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 7, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Bela Lahan Pemerintah, Ketua RW di Bekasi Jadi Tersangka
  • Follow Us!

Bela Lahan Pemerintah, Ketua RW di Bekasi Jadi Tersangka 

BERITA BEKASI – Kuasa hukum Ketua RW014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Joko S Dawoed mengaku, bingung dengan proses penegakkan hukum di Polres Metro Kabupaten Bekasi terhadap kliennya, Sutaryo Teguh yang kini menyandang status tersangka.

Pasalnya sambung Joko, kliennya, Sutaryo Ketua RW014 yang baru mengantikan H. Toto Irianto, tidak pernah melakukan penggelapan atau pemalsuan surat atas lahan seluas 8.150 M2 yang berlokasi di Desa Jatimulya yang diakui milik, Bhoen Herwan Irawadim.  

“Ketua RW yang telah menjaga dan mengamankan aset pemerintah seharusnya diberikan penghargaan dan bukan di bui. Ini kezholiman yang nyata. Sebelumnya, mantan RW014, H. Toto Irianto diusia senjanya sudah lebih dulu dijebloskan ke penjara,” ungkap Joko kepada Beritaekspres.com, Selasa (17/9/2019).

Untuk mantan RW014, H. Toto Irianto kata Joko, yang paling menyayat hati, ketika dijebloskan ke penjara istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia, karena memikirkan keadaan suaminya yang sudah tua berusia 75 tahun harus perhadapan dengan hukum dan berakhir di penjara.    

Oleh karena itu lanjut Joko, pemerintah pusat harus segera usut lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang berada ditangan orang yang tidak mempunyai hak. Sebab, lahan seluas 8.150 M2 atas nama Bhoen Herwan Irawadim, merupakan pemecahan dari sertifikat induk SHM bernomor 8738 sesuai yang tercatat di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bekasi.

“Mantan Camat Tambun Selatan, Bambang Prayitno yang bertugas sejak tahun 1983-1991, sudah sangat jelas menyatakan, tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli atau AJB bernomor:76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988,” jelas Joko.

Cerita itu lanjut Joko bermula, tahun 1997 dilokasi Proyek Perumahan Cigunung Indah Sukabumi, Jawa Barat, saudara Rizal menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) bernomor:76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang bukan milik Rizal dan memang lokasi tanahnya dekat Bulak Kapal Permai, tapi bukan berlokasi di lahan fasos-fasum pemerintah.

“Artinya, jelas bahwa SHM bernomor: 8793 luas 2.910 M2 dan SHM 8794 luas 5.240 M2 di Desa Jatimulya atas nama, Bhoen Herwan Irawadim telah menggunakan AJB yang direkayasa dengan menggunakan data palsu,” ungkap Joko.

Diungkapkan Joko, pada saat gelar perkara di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2014 lalu, Bhoen Herwan Irawadi selaku pemegang sertifikat hak milik telah mengakui dan menerangkan yang pada intinya bahwa dia hanya menandatangani blangko AJB kosong yang disodorkan Rizal.

“Bhoen sendiri tidak kenal dengan Rinun Ajim, Sekel maupun Camat yang menandatangani AJB selaku PPAT. Jadi sebenarnya, dalam persoalan ini Bhoen sendiri juga diperalat oleh para mafia tanah,” jelas Joko.

Nah, sekarang kata Joko, kliennya, Sutaryo Teguh, yang mempertahankan status tanah fasos-fasum yang jatuh kepada bukan yang punya haknya malah dijadikan tersangka buah dari gugatan class action yang diajukan sekelompok masyarakat melawan, Bhoend Herwan Irawadi sebagai tergugat I, Camat Tambun tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tergugat III dan 4. Bupati Bekasi tergugat IV.

“Dalam gugatan class action itu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar, menyatakan tergugat I telah melakukan peralihan hak atas kaveling tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah Perbuatan Melawan Hukum  atau PMH,” jelas Joko lagi.

Dijelaskan Joko, dalam gugatan class action itu, bahwa AJB No.76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan bahwa SHM Nomor 8793 luas 2.910 M2 dan SHM 8794 luas 5.240 M2 di Desa Jatimulya atas nama, Bhoen Herwan Irawadim merupakan pemecahan dari sertifikat induk yaitu SHM Nomor 8738 dengan luas tanah 8.150 M2 sesuai yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

“Kita mencurigai ada Mafia tanah, sehingga fasos dan fasum bisa beralih fungsi. Klien kami sebagai pamong Desa merasa bertanggungjawab atas aset daerah, sehingga mereka melakukan gugatan class action, dengan harapan untuk mengembalikan fungsi fasos-fasum tersebut, eh..malah dipidana,” sindir Joko.

Joko mengungkapkan, pihaknya telah membawa bukti-bukti dan telah diberikan kepada penyidik, tetapi penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan hingga meningkatkan status Sutaryo Teguh menjadi tersangka atas tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.

“Menggelapkan apa klien kami? Memangnya klien kami pernah dititipkan atau di kuasakan tanah fasos-fasum itu oleh Pelapor? Atau apakah klien kami menjual atau menguasai lahan fasos-fasum itu? Justru klien kami mau memperjuangkan dan mengembalikan fungsi fasos-fasum itu,” pungkas Joko. (Indra)

Comments

comments