Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Januari 25, 2020
Halaman Home » Bekasi Kota » Prapradilkan Polisi, Kuasa Hukum: Status Tersangka Kliennya Prematur 
  • Follow Us!

Prapradilkan Polisi, Kuasa Hukum: Status Tersangka Kliennya Prematur  

BERITA BEKASI – Prapradilan tersangka yang diajukan Ketua RW014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Sunaryo Teguh ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan kedua kali terjadi setelah kasus Wakapolri, Kombes Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016 lalu.

Dalam perlawanan, BG melalui Prapradilan yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Hakim tunggal, Sarpin Rizaldi menyatakan, bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Salah satu dasarnya yaitu jabatan BG sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri dianggap bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga KPK, tidak berhak mengusut kasusnya.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa hukum, Sunaryo Teguh, Joko S Dawoed mengatakan, gugatan yang dilayangkannya itu yakni, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya (PMJ), karena waskat pengawasan melekatnya tidak berjalan sampai kebawah.

“Karena waskat pengawasan melekatnya tidak berjalan sampai kebawah, sehingga bawahannya suka-suka dalam melakukan penanganan. Ini yang kita tuntut terhadap Kapolri dan Kejagung,” tegas Joko, Selasa (17/9/2019).

Kita menduga sambung Joko, persoalan seperti ini, sudah banyak yang terjadi oleh penegak hukum dibawahnya dan perlu dilakukan pembinaan dan kontrol secara periodik oleh atasan. Kita melihat penyidik tidak paham dalam penanganannya, sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan atau kursus pemahaman aturan permasalahan agar tidak gagal paham pada tingkat bawahannya.

“Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan atau kursus pemahaman aturan permasalahan agar tidak gagal paham pada tingkat bawahannya. Karena inikan menyangkut nasib orang, jadi perlu control secara periodik oleh atasan kebawah,” ulasnya.

Dikatakan Joko, penetapan tersangka terhadap kliennya Sunaryo Teguh terlalu premature, karena cikal bakal perkara adalah kasus keperdataan terkait gugatan kelompok masyarakat atau class action melawan, Bhoend Herwan Irawadi sebagai tergugat I, Camat Tambun tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tergugat III dan 4. Bupati Bekasi tergugat IV.

Dalam gugatan class action itu lanjut Joko, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar, menyatakan tergugat I telah melakukan peralihan hak atas kaveling tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam gugatan class action itu, bahwa AJB No.76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan bahwa SHM Nomor 8793 luas 2.910 M2 dan SHM 8794 luas 5.240 M2 di Desa Jatimulya atas nama, Bhoen Herwan Irawadim merupakan pemecahan dari sertifikat induk yaitu SHM Nomor 8738 dengan luas tanah 8.150 M2 sesuai yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

“Kita mencurigai ada Mafia tanah, sehingga fasos dan fasum bisa beralih fungsi. Klien kami sebagai pamong Desa merasa bertanggungjawab atas aset daerah, sehingga mereka melakukan gugatan class action, dengan harapan untuk mengembalikan fungsi fasos-fasum tersebut, eh..malah mau dipidana,” sindir Joko.

Joko mengungkapkan, pihaknya telah membawa bukti-bukti dan telah diberikan kepada penyidik, tetapi penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan hingga meningkatkan status Sunaryo Teguh menjadi tersangka atas tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.

“Menggelapkan apa klien kami? Memangnya klien kami pernah dititipkan atau di kuasakan tanah fasos-fasum itu oleh Pelapor? Atau apakah klien kami menjual atau menguasai lahan fasos-fasum itu? Justru klien kami mau memperjuangkan dan mengembalikan fungsi fasos-fasum itu,” pungkas Joko. (Bambang)

Comments

comments