Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Januari 24, 2020
Halaman Home » Bekasi Kota » Persoalan KPPL Ciparage, Tim Hukum: Kami Fokus Dugaan Penggelapan
  • Follow Us!

Persoalan KPPL Ciparage, Tim Hukum: Kami Fokus Dugaan Penggelapan 

BERITA KARAWANG – Salah satu tim hukum kubu pelapor dugaan penggelapan retrebusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage, Karawang, Agus Budiono mengatakan, pihaknya focus kepada dugaan penggelapan terkait adanya reaksi perihal dorongan pelaporan beberapa anggota nelayan yang sudah berbalik arah, karena diduga tidak kuat menghadapi berbagai macam tekanan.

“Kita sekarang focus aja kepada duduk persoalannya dan tidak mau terganggu dengan hal-hal yang lain namanya juga usaha itu biasa. Intinya, kita mau persoalan ini menjadi terang benderang,” tegas Agus kepada Beritaekspres.com, Senin (26/8/2019).

Dikatakan Agus, Negara kita merupakan Negara hukum, semua sudah ada aturannya. Jadi, ketika aturan itu dilanggar maka timbul hukum disana. Silahkan masing-masing membuktikannya, bukan mencari-cari salah orang lain dengan tujuan agar persoalan ini tidak berlanjut.

“Pressure atau intimidasi dalam persoalan-persoalan seperti ini sudah umum dilakukan, tapi bagi kami tetap kepada pembuktian dan kebenaran hukum,” katanya.

Namun demikian, Agus belum bisa berkomentar lebih jauh karena pihaknya tengah mendorong persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, dengan membawa bukti-bukti yang ada agar persoalannya menjadi terang benderang.

“Dalam aturannya kan jelas Perda ada No.3 tahun 2012 bahwa pungutan bakul ikan itu sebesar 2,4 persen. Tapi kenyataannya pihak pengelola KPPL Samudra Mulya mengenakan 3 persen diluar yang sudah ditetapkan. Artinya ada kelebihan 0,6 persen. Jadi wajar dipertanyakan,” jelas Agus.

Selain itu lanjut Agus, laporan dari pihak pengelola Koperasi Pruduksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya terkait setoran retrebusi ke Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang, tidak sesuai dengan laporan yang mereka terima.

“Jadi, laporan retrebusi ke DKP dengan yang mereka terima selaku anggota Koperasi tidak sama. Hal sudah mereka krocek langsung ke DKP dan datanya ada, bukan tidak ada data. Jadikan wajar juga mereka persoalankan,” kata Agus.

Diungkapkan Agus, tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4,1 miliar, tapi faktanya hanya disetor ke DKP Karawang Rp740 juta. Itu kalau dari 2,4 persen. Tapi, kalau 3 persen penghasilan totalnya TPI Ciparage menjadi Rp5,2 miliar. Artinya apa? wajar juga mereka mempertanyakan itu.

“Kalau kita focus itu aja ngak mau terbawa hal-hal yang tidak penting, sehingga nantinya akan terbawa dan mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Ya, kita berharap persoalan ini cepat selesai, sehingga para nelayan ini bisa konsen lagi mencari nafkah buat keluarganya,” pungkas Agus. (Indra)

Comments

comments