Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » SP3 Polda Jabar Lukai Perasaan Nelayan Ciparage Karawang
  • Follow Us!

SP3 Polda Jabar Lukai Perasaan Nelayan Ciparage Karawang 

BERITA KARAWANG – Ratusan nelayan Ciparagejaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harus menelan pil pahit atas keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Polda Jawa Barat, terkait laporan dugaan penggelapan uang retrebusi tempat pelelangan ikan (TPI) Ciparagejaya yang dikelola Koperasi Pruduksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya (SM) yang di Ketuai, H. Budianto.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa hukum pelapor, Gary Gagarin Akbar mengatakan, SP3 Polda Jabar itu dikeluarkan pada 14 Agustus 2019 dengan alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan ke proses hukum yang dilaporkan kliennya. SP3 itupun dinilai menutup harapan para nelayan untuk mendapatkan kejelasan dalam pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Wakil Ketua 3 DPRD Karawang tersebut.

“Tadinya, para nelayan berharap dari laporan dugaan penggelapan retrebusi TPI itu sebagai pintu masuk awal untuk membuka semua pengelolaan keuangan Koperasi yang tidak jelas,” terang Gary, Sabtu (24/8/2019).

Menurut Gary, perputaran keuangan Koperasi Samudra Mulya dari ratusan nelayan itu cukup pantastis yang nilainya mencapai puluhan miliar yang hingga kini tidak transparan dan tidak jelas dalam penggunaanya, sehingga para nelayan merasa pembentukan Koperasi hanya sekedar bisnis yang mensejahterakan kelompok tertentu bukan para nelayan yang tergabung.

“Salah satu contoh, Perda Karawang No.3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dikenakan kepada bakul atau pembeli Ikan di TPI Ciparagejaya 2,4 persen. Tapi pada kenyataannya Koperasi Samudra Mulya kenakan 3 persen. Artinya diatas ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu lanjut Gary, retrebusi yang didapat dari sector nelayan Ciparagejaya sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Karawang pun masih digelapkan. Pasalnya, pemasukan retribusi dari TPI Ciparagejaya sejak 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4.180.199.804,40. Namun, dari data Dinas Perikanan Karawang, retribusi yang masuk selama tiga tahun itu hanya sekitar Rp740.000.000.

“Jadi, pihak pengelola Koperasi Samudra Mulya yang di Ketuai Budianto, bukan saja melanggar aturan Pemerintah tentang penetapan besaran retrebusi, tapi juga telah membohongi kewajiban retrebusi yang harus dibayarkankan sebagai PAD Karawang dari sector nelayan,” tandasnya.

Salah satu nelayan BS mengungkapkan, semenjak berdirinya Koperasi Samudra Mulya, perubahan kehidupan dari para pengurus Koperasi menanjak baik harta dan gaya hidupnya sekarang luar biasa, ketimbang kehidupan dari para nelayan yang belum menapatkan kemajuan selama berdirinya Koperasi Samudra Mulya tersebut.

“Kita tahu kehidupan dari para pengurus Koperasi, tapi sekarang hidupnya luar biasa semenjak bisa mengelola ratusan nelayan yang ada di Ciparangejaya. Belum lagi TPI yang lain, untuk Ciparangejaya, kita yang paling besar. Namun pengelolaan keuangan Koperasinya ngak jelas,” sindir BS.

BS pun kecewa dengan keluarnya SP3 dari penyidik Polda Jabar yang dinilainya janggal jika tidak cukup bukti. Sebab, ratusan nelayan Ciparangejaya Kabupaten Karawang siap memberikan keterangan dan bukti apa yang dibutuhkan penyidik. Bukan tiba-tiba SP3 jawabannya, apa karena, Ketuanya merupakan Wakil Ketua 3 DPRD Karawang.

“Apalagi sekarang Ketua Koperasinya sebentar lagi menduduki posisi Ketua DPRD Karawang asal Partai Demokrat, sehingga makin kebal hukum. Kami rakyat kecil hanya berharap keadilan dan minta dibela, bukan hanya jadi ajang pemanfaatan semata. Baik penyidik Polda Jabar ataupun Budianto,” pungkasnya. (Indra)       

Comments

comments