Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Polda Jabar SP3 Dugaan Penggelapan Retrebusi TPI Rp3,4 Miliar  
  • Follow Us!

Polda Jabar SP3 Dugaan Penggelapan Retrebusi TPI Rp3,4 Miliar   

BERITA KARAWANG – Ratusan nelayan wilayah Ciparagejaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih belum menerima keputusan penyidik Polda Jawa Barat, terkait keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dugaan penggelapan retrebusi Koperasi Samudra Mulya. Pasalnya, para nelayan menilai laporan tersebut sudah sangat jelas dan gamblang.

“Pungutan bakul ikan sesuai aturan Pemerintah Daerah (Perda) Karawang No. 3 Tahun 2012 sebesar  2,4 persen, tapi faktanya dilapangan dipungut 3 persen. Lah yang 0,6 persen kemana dan untuk apa juga ngak jelas,” ungkap BS salah seorang nelayan kepada Beritaekspres.com, Sabtu (24/8/2019).

Dari bukti data yang kita dapati kata BS, sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4.180.199.804,40, tapi pada kenyataannya hanya disetorkan Koperasi Samudra Mulya ke Dinas Perikanan Karawang Jawa Barat, sekitar Rp740.000.000.

“Nilai Rp740.000.000 itu bukan kata kita, tapi keterangan dari Dinas Perikanan Karawang langsung. Jadi, kalau penyidik Polda Jabar bilang belum cukup bukti, sehingga di SP3, kita jadi bingung, sehingga wajar kami disini belum menerima keputusan itu,” jelasnya.

Menurut BS, keleluasaan Koperasi Samudra Mulya untuk menarik dan mengelola para nelayan yang ada diwilayah Ciparage tidak lepas dari posisinya yang menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Karawang asal Partai Demokrat (PD) yang saat ini berhasil meraih poisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Ngak main-main perputaran uang Koperasi-nya mencapai Rp71 miliar bahkan sempat tembus Rp174 miliar karena ada simpan pinjam nelayan juga. Kades Ciparage kan poisinya jadi Manajer di Koperasi itu. Padahal, dalam AD/ART Koperasi Samudra Mulya sendiri tidak ada disebutkan pengelolaan uang seperti simpan pinjam meski nilai perputarannya cukup pantastis,” jelasnya.

Menurut BS, perputaran yang cukup pantastis itu paling tidak juga ada perizinan khusus atau pengawasan dari lembaga berwenang, bukan seperti buka warung kelontong seperti itu, karena yang dikelolanya uang milik orang banyak yakni para nelayan yang ada di wilayah Ciparage.

“Saya juga bingung, apa memang begitu ya? Dan siapa yang mengawasi dengan leluasanya mengelola para nelayan. Hal kecil aja soal setoran wajib retrebusi aja dikorupsi bagaimana dengan hal lain ini akan menjadi masalah besar dikemudian hari,” ungkapnya lagi.

Untuk itu tambah BS, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali melaporkan Koperasi Samudra Mulya ke Mabes Polri dengan bukti tambahan baru guna menjawab SP3 Polda Jabar. BS pun mengaku, pihaknya bersama kuasa hukum mewakili para nelayan tengah mengkaji kembali.

“Kita tidak ke Polda Jabar lagi, mungkin langsung ke Mabes dan tidak menutup kemungkinan juga kita ke Kejaksaan agar bisa menjadi terang benerang semuanya sebelumnya nanti bisa menjadi persoalan yang lebih parah lagi, kasian para nelayan,” pungkas BS. (Indra)               

Comments

comments