Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Agustus 21, 2019
Halaman Home » Hukum » Pengacara: Dakwaan Jaksa Beda Versi Dugaan Kriminalisasi Klien Kami
  • Follow Us!

Pengacara: Dakwaan Jaksa Beda Versi Dugaan Kriminalisasi Klien Kami 

BERITA JAKARTA – Majelis hakim Saifudin Zuhri yang menyidangkan terdakwa TY dalam kasus kriminalisasi dugaan penipuan dan penggelapan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan, ditunda satu minggu atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa, Hery Saputra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis 15/8/2019 kemarin.

Kepada Beritaekspres.com, Hery menjelaskan, tentang penundaan sidang tersebut karena berkas perkara baru diterimanya 2 hari lalu, Selasa 13 Agustus 2019 setelah 5 bulan persidangan berjalan setelah berusaha meminta berulang kali.

“Kami masih membutuhkan waktu untuk menelaah berkas perkara tersebut, termasuk beberapa barang bukti berbahasa asing yang tidak ada terjemahannya yang dilampirkan dalam daftar barang bukti,” terangnya, Jumat (16/8/2019).

Kami pun sambung Hery, sudah mengalami kerugian atas keterlambatan pemberian berkas perkara tersebut karena tidak dapat mengkonfrontir atau mengcross-check barang bukti pada saat pemeriksaan saksi – saksi berjalan dipersdangan.

“Copy surat tuntutan dan surat dakwaan belum kami terima meskipun yang mulia Majelis hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan untuk memberikannya kepada kami pada sidang yang lalu,” sesalnya.

Alasan yang diberikan lanjut Hery, karena sudah diberikan oleh Jaksa. Namun sebagaimana yang kita ketahui dan buktikan, bahwa surat dakwaan yang diserahkan Jaksa kepada Hakim dan yang diserahkan kepada Terdakwa klien kami isinya berbeda

Sehingga hal tersebut kata Hery, sangat merugikan kami yang akhirnya eksepsi kami berisi hal-hal yang tidak ada di surat dakwaan versi Hakim atau dianggap mengada-ngada.

Berdasarkan hal tersebut, kami tidak ingin Pledooi kami juga nantinya dianggap kabur atau mengada-ada  bahkan kami mengalami kesulitan dalam membuktikan dan mendalami surat tuntutan yang diberikan kepada kami oleh Jaksa karena susunan halaman pada surat tuntutan tersebut tidak sesuai dan acak-acakan.

“Jaksa tidak memberikan nomor halaman maupun nomor rujukan poin. Hal ini juga kami yakini akan merepotkan Majelis hakim dalam melakukan cross-check,” imbuhnya.

Dikatakan Hery, dalam pembelaan (pledooi) harus mendasarkan surat dakwaan yang mana? Karena kami tidak memiliki surat dakwaan dengan nomor yang diputuskan sah dalam putusan sela dan surat dakwaan sendiri ada beberapa versi.

“Kami pun berharap kepada yang mulia bila memungkinkan, meminta Jaksa untuk menyusun ulang surat tuntutan dengan diberi nomor poin dan nomor halaman yang jelas agar Majelis Hakim tidak terjebak dalam irama kriminalisasi yang terjadi kepada klien kami,” jelas Hery.

Tentang Kejanggalan Sikap Jaksa Moh. Januar Ferdian, SH

Kepada awak media, Terdakwa TY mengungkapkan,  keanehan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Moh. Januar Ferdian, dari Kejaksaan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dinilainya banyak kejanggalan, sehingga dirinya merasa ada upaya-upaya kriminalisasi.

Pertama, Jaksa sudah menuntut sejak tiga minggu lalu namun TY  baru mendapatkan berkas perkara lengkap dua hari sebelum jadwal sidang pembacaan pledooi, Selasa 13 Agustus 2019. Padahal, sudah minta sejak 4 bulan lalu, tapi baru ini diberikan kesempatan untuk melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU tiga minggu yang lalu.

Saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. Semuanya hanya foto copy dan  diakui oleh Jaksa bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seluruhnya foto copy.

Terdakwa menegaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa diduga fiktif dan penuh rekayasa, karena format surat-suratnya berbeda serta bukan merupakan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.

Terdakwa sempat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim pada sidang sebelumnya mengenai legal standing Saksi. Sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan korban dalam kasus ini adalah PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), sehingga pada saat Pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur MPFI,  Saksi Naoki Wada harusnya dapat menunjukkan legal standingnya untuk bersaksi.

Namun ternyata, Naoki Wada tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Terdakwa TY juga sempat memperlihatkan Akta Perusahaan MPFI, dimana pada Akta Perusahan tidak ada nama Naoki Wada. Terdakwa juga telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri Pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga sesungguhnya Pelapor Naoki Wada tidak dapat mewakili Perusahaan lagi.

Masih kata TY pelapor Naoki Wada yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor. Sebab dia, tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standingnya saksi Pelapor Naoki Wada diragukan.

Masih kata TY, pelapor diambil BAP nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan, sehingga BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum. Apabila Pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi pada persidangan ini, mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun Pelapor Naoki Wada tidak dapat menunjukkan bukti.

Untuk itu TY berharap, Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan. Selanjutnya, segera diproses secara hukum yang berlaku.

Kejanggalan Kedua kata terdakwa TY,  yaitu surat dakwaan Jaksa yang diberikan kepada Majelis Hakim (hard copy), lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti (soft copy) serta yang diberikan kepada Terdakwa (hard copy) terdapat minimum 3 versi yang berbeda. Hal ini, jelas merupakan kejanggalan yang serius.

Contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan surat dakwaan yang diterima oleh Terdakwa tidak bernomor dan tidak bertanggal, lalu perbedaan yang signifikan adalah Terdakwa-nya atas nama orang lain, bukan atas nama dirinya, kemudian nama orang yang tercantum dalam surat dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam surat tuntutan.

Kejanggalan Ketiga lanjut TY, bahwa didalam surat tuntutan Jaksa yang diterimanya, ternyata ada 4 nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal ke-empat saksi tersebut hadir dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan.

Lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan Jaksa tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan Jaksa dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan.

Berdasarkan hal  tersebut diatas, Terdakwa TY, meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan surat tuntutan dari Jaksa yang ada pada Hakim dengan surat tuntutan Jaksa yang ada pada Terdakwa. Kalau isi surat tuntutan berbeda seperti halnya surat dakwaan, maka bagaimana Terdakwa bisa melakukan pembelaan pastinya nanti ketika disanggah hal tersebut tidak ada atau berbeda dengan surat tuntutan yang ada di Hakim.

Untuk diketahui, Terdakwa TY oleh JPU didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), dengan jumlah kerugian sebesar Rp1,2 miliar dan dituntut JPU dengan tuntutan penjara selama 2 tahun penjara, namun fakta-fakta dipersidangan terungkap banyak sekali kejanggalannya. (Bambang)

Comments

comments