Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Agustus 21, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Bawaslu Jateng Siapkan Pengawasan Pilkada 2020
  • Follow Us!

Bawaslu Jateng Siapkan Pengawasan Pilkada 2020 

BERITA SEMARANG – Jelang pelaksanaan Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, mulai menyiapkan tahapan fungsi pengawasan. Untuk di Jateng sendiri ada 21 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan digelar September 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Sholihatun menyampaikan, pihaknya kini tengah memantau proses perencanaan anggaran di daerah. Calon penerima hibah mengajukan rencana anggaran ke Pemkab/Pemkot dan dibahas bersama.

“Saat ini, 21 Bawaslu daerah sudah mengajukan rencana anggaran dikhwatirkan, tak semua Pemda mau melibatkan dalam pembahasan bersama. Jangan Pemda hanya memberikan anggaran tanpa ada pembicaraan dengan Bawaslu daerah. Itulah yang dimaksud dengan potensi pelemahan fungsi pengawasan,” terangnya dalam diskusi bersama awak media di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (13/8/2019).

Rofiudin, selaku Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, meski waktu pelaksanaan Pilkada masih lama, Bawaslu Jawa Tengah sudah mulai mempersiapkan tahapan. “Pengawas Pemilu harus lebih maju dalam hal pengawasan. Saat KPU masih tahap perekrutan, Bawaslu sudah tahap pengawasan. Jangan sampai KPU sudah jalan, Bawaslu belum siap,” jelas Rofiudin.

Bawaslu Jateng juga akan mengantisipasi soal potensi pelemahan fungsi pengawasan yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah, seperti pemberian anggaran hibah yang minim dan penentuan besaran anggarannya tidak melibatkan Bawaslu daerah.

Pihaknya, meminta kepada Pemerintah Daerah agar melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pembahasan anggaran pengawasan. Menurutnya, yang mengetahui persoalan anggaran itu KPU dan Bawaslu sendiri. “Fungsi pengawasan sangat penting. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten maupun kota menentukan anggaran hibah tanpa melibatkan Bawaslu dan KPU,” pungkasnya. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments