Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 8, 2019
Halaman Home » Hukum » Merasa Dikriminalisasi, Terdakwa Minta Dibebaskan Hakim
  • Follow Us!

Merasa Dikriminalisasi, Terdakwa Minta Dibebaskan Hakim 

BERITA JAKARTA – Agenda sidang pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan terdakwa TY terpaksa ditunda pekan depan. Pasalnya, terdakwa TY belum siap untuk membacakan pembelaannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019) kemarin.

Kepada Beritaekspres.com, TY mengungkapkan keanehan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yanuar dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang sudah membacakan tuntutan namun hingga kini dirinya selaku terdakwa belum mendapatkan berkas perkara secara lengkap.

“Saya sudah dituntut tiga minggu yang lalu sama Jaksa. Namun, sampai sekarang, ketika saya diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi, saya belum menerima berkas secara lengkap hasil dari pemeriksaan meski saya sudah meminta secara lisan ataupun bersurat,” kata TY.

Baru Kamis kemarin kata TY, saat sidang ditunda, karena nota pembelaan yang belum siap untuk dibacakan di hadapan persidangan. Majelis Hakim pun, langsung memerintahkan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan untuk meng-copy berkas perkara untuk diberikan kepada saya selaku terdakwa paling lambat, Senin (12/8/2019) ini.

“Baru kemarin juga saya diberikan waktu oleh Jaksa untuk melihat dan mencocokkan barang bukti yang menjadi tuntutan dirinya. Padahal, sudah saya minta sejak empat bulan lalu, tapi baru kemarin bisa melihat barang bukti, setelah tuntutan dibacakan Jaksa dua minggu lalu,” imbuhnya.

Hasilnya pun sambung TY dirinya kecewa karena barang bukti yang berupa surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lainnya, tidak ada satu pun yang asli. Semuanya, foto copy yang diakui Jaksa memang dari pelapor semuanya foto copy yang menjadi bukti Jaksa untuk menyeretnya ke meja hijau.

“Setelah saya cermati barang bukti yang menjadi dasar Jaksa diduga fiktif dan sarat dengan direkayasa, karena bukan merupakan dokumen yang biasa digunakan kedua belah perusahaan. Keyakinan itu, karena saya sendiri merupakan Direktur di perusahaan PT. Resaltar Prima,” ungkapya.

Ironisnya lagi , lanjut TY, surat dakwaan Jaksa yang diberikan kepada Hakim, Panitera dan dirinya sebagai terdakwa baik dalam bentuk cetak ataupun soft copy terdapat 3 versi yang berbeda. Ini merupakan kejanggalan yang serius. Salah satu yang berbeda antara lain adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda.

“Bahkan, surat dakwaan yang saya terima tidak bernomor dan tidak bertanggal. Parahnya  lagi, nama terdakwanya pun nama orang lain. Jadi berbeda dalam dakwaan juga berbeda dalam tuntutan Jaksa. Oleh karena itu, bagaimana bisa menjamin kebenaran tuntutan Jaksa terhadap saya,” jelasnya.

Parahnya lagi tambah TY, pada surat tuntutan Jaksa yang diterimanya ada empat nama orang saksi yang hilang. Padahal, keempat saksi tersebut, sudah dimintai keterangannya dalam persidangan. Malah yang muncul dalam surat tuntutan Jaksa tersebut terdapat nama saksi fiktif.

“Empat nama orang yang sudah memberikan kesaksian di muka persidangan tiba-tiba hilang yang muncul malah saksi fiktif. Artinya, nama orang tersebut tidak ada atau tidak pernah diperiksa di persidangan,” sesalnya TY janggal.

Jadi menurut TY, dari fakta yang ada sudah sangat jelas bahwa dirinya tengah menghadapi kriminalisasi. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang dipegang Jaksa dari pelapor semuanya bukan asli dan tidak ada artinya, karena sepihak, termasuk tanggal yang berbeda-beda dalam surat dakwaan Jaksa terhadap dirinya.

TY juga mengungkapkan bahwa saksi pelapor yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Sebab dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun dewan direksi ataupun dewan komisaris. Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan.

“Lucunya lagi, pelapor diambil BAP-nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan. Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum. Hal itu sudah kami sampaikan dengan disertai AD-ART dan Akta Perusahaan kepada penyidik dan Kejaksaan tapi tidak digubris,” katanya.

Begitu juga tambah TY, ketika pelapor bersaksi di persidangan dirinya sudah menyatakan keberatan kepada Majelis hakim terkait legal standing pelapor. Korban adalah perusahaan, tapi saksi yang didengar hari itu mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur, namun kami tunjukkan bukti bahwa saksi sudah bukan pegawai dan kami tunjukkan Akta Perusahaannya serta surat pengunduran Direksi. Namun sidang tetap dilanjutkan Hakim.

“Apabila pelapor mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut. Apabila tidak terbukti atau tidak dapat menunjukkan hal tersebut maka kami harapkan hakim dapat menuntut saksi tersebut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan untuk segera diproses,” pungkas TY.

Untuk diketahui, terdakwa TY oleh Jaksa didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban, PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI) sebesar Rp1,2 miliar dan dituntut Jaksa Yanuar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, selama 2 tahun penjara. (Bambang)

Comments

comments