Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Agustus 24, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » KSBSI Tolak Isi Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003
  • Follow Us!

KSBSI Tolak Isi Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

BERITA SEMARANG – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan menolak isi revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sangat merugikan kaum buruh.

Hal itu disampaikan Toto Susilo dari DPP Garteks Ketua Konsolidasi di sela-sela kegiatan silaturahmi dan penyusunan program kerja KSBSI Jawa Tengah yang digelar di Aula Lantai 4 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Minggu (21/7/2019)

Dalam penolakannya, mereka (KSBSI) akan melakukan aksi di Istana pada tanggal 30 Juli mendatang. “Tindakan kami ke depan akan melakukan aksi yang akan kami mulai pada 30 Juli 2019,” ujarnya.

Sementara substansi dari revisi Undang-Undang No 13 dimaksud diantaranya akan dihapusnya masalah pesangon, terkait kerja outsourcing, masalah pekerja asing yang bisa menduduki posisi supervisor yang menurutnya sangat mengganggu dan mengancam tenaga kerja Indonesia dan lainnya.

“Kami beberapa waktu lalu juga telah melakukan rapat bersama kawan-kawan federasi dan para pimpinan buruh untuk merumuskan dan menyikapi revisi Undang-Undang No.13 ini. Kami sepakat membuat aliansi menjadi aliansi serikat buruh serikat pekerja garmen Indonesia dari 5 federasi serikat buruh yang ada,” ungkap Toto.

“Kami juga akan segera membuat draf dari versi serikat buruh dibawah naungan aliansi dari 5 federasi, kita akan ajukan ke Pemerintah,” lanjut Toto.

Sementara kelima federasi tersebut antara lain, Garteks, SPN, SPSI TSK Kalibata, SPSI TSK Pasar Minggu, dan GSBI. “Dalam waktu dekat kami dari 5 federasi akan mengajukan revisi, versi dari serikat buruh,” tandasnya.

Pihaknya mengaku akan mulai melakukan pemanasan aksi pada tanggal 30 Juli, yang disusul dari SPN pada 31 Juli sebagai  pemanasan. Selain itu pihaknya akan mencoba melobi ke DPR RI untuk mengkaji lagi isi revisi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tersebut. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments