Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 8, 2019
Halaman Home » Kriminal » Hina Presiden dan Polri Pengguna Instagram Dibekuk Polisi
  • Follow Us!

Hina Presiden dan Polri Pengguna Instagram Dibekuk Polisi 

BERITA JAKARTA – Faisal Abod Batis, pemilik sekaligus admin akun Instagram @reaksirakyat1 akhirnya, diringkus aparat kepolisian. Konten-konten digital yang di-posting pada akunnya dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Polri serta ujaran kebencian dan SARA.

“Dipimpin Kasubdit II Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul dan Kompol Silvester Simamora, telah melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Instagram reaksirakyat1 yang kerab mem-posting konten penghinaan terhadap Presiden dan Kepolisian berbau SARA serta ujaran kebencian,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada awak media,” Rabu (17/7/2019).

Dedi mnegungkapkan, Faisal ditangkap di rumahnya di Perumahan Permata Jingga, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada 10 Juli 2019 lalu.

“Tersangka membuat posting-an pada akun Instagram-nya dengan caption ‘Kebohongan Demi Kebohongan Dipertontonkan Oleh Seorang Pemimpin Negara. Bagaima Rakyat Akan Percaya Terhadap Pemimpin Seperti ini. Konflik Agraria rezim JOKOWI: 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi’,” katanya.

“‘Terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015-2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur’, serta caption “Polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat Aksi 21-23 Mei 2019′,” sambung Dedi melanjutkan kata-kata yang di-postingtersangka.

Dari hasil pemeriksaan kata Dedi, bahwa tujuan tersangka mem-posting konten tersebut adalah menghasut masyarakat agar terprovokasi dan membenci pemerintah serta Polri. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua unit ponsel.

“Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong atau Pasal 207 KUHP dan Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum,” pungkas Dedi. (Yon)

Comments

comments