Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Agustus 21, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Pasar Jatiasih, Delvin: Pemkot Bekasi Jangan Tutup Mata
  • Follow Us!

Soal Pasar Jatiasih, Delvin: Pemkot Bekasi Jangan Tutup Mata 

BERITA BEKASI – Ketua Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniaggo menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, jangan menutup mata terkait polemik revitalisasi Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, PT. Mukti Sarana Abadi (MSA) sebagai pihak ke-3 sudah melakukan pungutan liar (pungli) yang melanggar aturan.

“Rapat pada 14 Desember 2018 dengan Dinas Perdagangan Kota Bekasi jelas pada poin ke-2 hasil rapat bahwa sebelum adanya Perjanjian Kerjasama atau PKS tidak diperkenankan memungut dalam bentuk apapun baik booking fee ataupun tanda jadi pembelian kios,” terang Delvin kepada Beritaekspres.com, Selasa (16/7/2019).

Persoalan PKS sendiri sambung Delvin, diperkuat Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro yang menegaskan, sebelum adanya persetujuan DPRD Kota Bekasi yang mendasari Perjanjian Kerjasama (PKS) maka tidak ada dasar hukum munculnya kewajiban untuk booking fee ataupun DP terkait kios Pasar Jatiasih.

“Jadi, sudah tidak ada lagi alasan apapun untuk mencari pembenaran terkait persoalan revitalisasi Pasar Jatiasih yang kini ramai dipersoalankan. Termasuk, diamnya Dinas Perdagangan dan Penindustrian Kota Bekasi patut menjadi pertanyaan,” sindirnya.

Parahnya lagi lanjut Delvin, masa kontrak PT. Multi Sarana Abadi (MSA) sudah habis sejak Februari 2018 lalu. Namun, faktanya PT. MSA dilapangan justru dengan leluasanya tanpa pengawasan pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Penindustrian (Disdagprin) Kota Bekasi, melakukan pungutan berupa booking fee atau DP bahkan ada yang sudah lunas pembelian kiosnya.

“Untuk DPnya paling rendah Rp15–35 juta bahkan ada yang sudah lunas Rp300 juta untuk 1 kios. Jumlah kios Pasar Jatiasih diatas 500 kios coba bayangkan kalo semuanya sempat nge-DP berapa pihak ke-3 sudah menarik uang dari para calon pedagang,” ungkapnya.

Progres Pasar Jatiasih sendiri tambah Delvin, baru sampai tahapan pembuatan penampungan Pasar sementara. Namun, pihak ke-3 PT. MSA, sudah bebas melakukan pemasaran unit kios kepada para pedagang dengan cara illegal yang diduga sebagai pungutan liar dalam program revitalisasi Pasar Jatiasih, Kota Bekasi.

“Kalau melakukan pungutan tanpa dasar dan melanggar aturan apa namanya kalau bukan pungli yang bisa berujung perbuatan pidana. Sampai sekarang, kita belum lihat ada action dari pemerintah dalam hal ini Disdaprin Kota Bekasi. Kita masih pantau terus perkembangan persoalan Pasar Jatiasih, kalau perlu aksi nanti tidak menutup kemungkinan GMBI bakal turun ke jalan,” pungkasnyya. (Indra)

Comments

comments