Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Agustus 26, 2019
Halaman Home » Nasional » Kirim Surat ke DPR, Presiden Minta Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril
  • Follow Us!

Kirim Surat ke DPR, Presiden Minta Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril 

BERITA JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke Ketua DPR-RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang Peninjauan Kembali (PK) kasus pelecehan seksualnya ditolak Mahkamah Agung (MA), sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Dalam surat tersebut, Presiden menyampaikan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas di masyarakat yang pada intinya berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

“Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden.

Mengingat, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses Peradilan, Presiden mengharapka kesediaan DPR-RI untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun sebagimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Salinan Surat Presiden kepada Ketua DPR-RI terkait permohonan pemberian pertimbangan amnesti kepada Baiq Nuril itu telah diunggah ke salah satu media sosial oleh seorang anggota DPR -RI.

Sejak Awal Mendukung

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan, bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Moeldoko saat menrima langsung Baiq Nuril di Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019) kemarin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB untuk untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang seharusnya dijalani Baiq Nuril terkait keputusan MA itu.

“Saya sudah perintah kepada Kajati NTB untuk jangan dulu berbicara soal eksekusi,” kata Prasetyo kepada wartawan usai menerima Baiq Nuril, di kantornya, Jumat (12/7/2019) lalu.

Kejaksaan, menurut Prasetyo, tidak akan melakukan tindakan eksekusi secara terburu-buru meskipun proses hukum sudah final.

Prasetyo menegaskan, Kejaksaan harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi yakni pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan yang muncul di tengah masyarakat. (Es)

Comments

comments