Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Agustus 21, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Mantan F-BPD Bekasi, Zuli: Audit, Banyak Pengelolaan TKD Ngak Jelas
  • Follow Us!

Mantan F-BPD Bekasi, Zuli: Audit, Banyak Pengelolaan TKD Ngak Jelas 

BERITA BEKASI – Mantan Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Zuli Zulkifli mengapresiasi Kinerja Kepolisian Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Bekasi yang telah menetapkan status tersangka dan menahan Kepala Desa (Kades) Nagasari Kecamatan Serang Baru, Martam Wijaya terkait Tanah Kas Desa (TKD).

Berkaca dari kasus itu, Zuli Zulkifli meminta kepada pihak yang berwenang dan pihak penegak hukum terus menggali soal keberadaan dan status Tanah Kas Desa (TKD). Pasalnya, penyalahgunaan TKD bukan hanya terjad di Desa Nagasari, tapi disinyalir banyak juga terjadi di Desa lainnya.

“Di Kabupaten Bekasi ini, ada 180 Desa dan 7 Kelurahan dengan transparansi pengelolaan TKD yang sangat minim, sehingga perlu ada audit yang jelas dari lembaga terkait,” terangnnya kepada Beritaekspres.com, Sabtu (13/7/2019).

Apalagi sambung Zuli, pengelolaan TKD ada yang melebihi dari peraturan yang telah ditetapkan. Jika dikontrakan, Kepala Desa wajib memperpanjangnya per tiga tahun, tetapi kebanyakan Kades melanggar aturan itu. Artinya, kontrak tidak pernah diperpanjang.

“Jadi, selama menjabat ya pengelolaannya terus tanpa ada perbaruan perpanjangan kontrak lagi. Lebih parah lagi Kades terkesan tidak ingin diketahui publik soal pengelolaan TKD yang ada. Kadang masyarakat di Desa setempat juga tidak tahu TKD digunakan untuk apa,” ungkapnya.

Ditambahkan Zuli, dengan adanya penangkapan Kades Nagasari ia berharap ada penertiban soal keberadaan atau pengelolaan TKD yang ada, termasuk menekan para Kades agar transferan dalam penggunaan TKD di Desa-nya masing-masing.

“Rawan penyimpangan dalam pengelolaan TKD. Oleh karena itu, berkaca dari kasus yang menjerat Kades Desa Nagasari, Martam Wijaya ini, bisa memulai untuk menertibkan sekaligus mengaudit asset milik Desa,” pungkasnya.   (De/Mul)

Comments

comments