Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, September 19, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Gugat Presiden, Korban Gusuran Tol Depok Minta Keadilan  
  • Follow Us!

Gugat Presiden, Korban Gusuran Tol Depok Minta Keadilan   

BERITA JAKARTA – Warga korban gusuran yang berlokasi di RT005/RWO06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Binamarga cq Kepala BPJT Direktur PT. Citra Whaspurba, tengah memberjuangkan haknya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.   

Kepada Beritaekspres.com, Rizal Noor sebagai kuasa hukum warga mengatakan, sampai saat ini, warga masih terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan terkait ganti rugi rumah tempat mereka tinggal yang terkena pembebasan proyek Jalan Tol Depok Antasari.

“Tol inikan melalui wilayah Kampung Setu, Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa yang dilaksanakan Pemerintah. Lokasi, bertepatan dengan tanah tanah milik kliennya,” terang Rizal, Jumat (12/7/2019).

Menurut Rizal, pasca penggusuran pada bulan Agustus 2015 penggugat yang notabone pemilik tanah yang terkena proyek jalan Tol tersebut diundang guna untuk verifikasi data kepemilikan tanah untuk pembebasan Jalan Tol Depok Antasari. 

Dalam pertemuan aquo itu para terguga dan turut tergugat selaku Ketua pengadaan tanah menyatakan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan Jalan Tol Depok Antasari akan ditangani Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan sesuai UU No.2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Namun, faktanya pada pertemuan aquo tersebut, tidak adanya musyawarah penentuan harga untuk penggantian tanah yang terkena proyek Jalan Tol Depok Antasari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Presiden Jokowi sebagai Tergugat I, telah melakukan tindakan inkonstitusional, dengan kata lain telah melecehkan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

Perlu diingat sambung Rizal, Undang–Undang (UU) dasar atau konstitusi dibuat agar penguasa tidak melampaui kewenangannya dalam menyelenggarakan kenegaraan terhadap warga Negara. Gugatan citizen lawsuit yang diajukan warga Kelurahan Ciganjur terhadap Presiden Jokowi merupakan mekanisme bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara.

Kelalaian tersebut lanjut Rizal, didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga gugatan CLS diajukan pada lingkup peradilan umum, dalam hal ini perkara perdata.

“Gugatan diajukan agar para Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat lV dan turut tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami penggugat materiel Rp1 miliar dan immateriel sebesar Rp8 miliar,” jelasnya.

Dikatakan Rizal, warga berharap mendapatkan keadilan karena proses hukum warga belum putus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara Presiden Joko Widodo, sudah meresmikan Jalan Tol Antasari. Warga berharap kepada Presiden Jokowi berlaku adil dan bijak khususnya terhadap warga Ciganjur terkait penggusuran proyek Jalan Tol.

“Warga berharap agar Presiden Jokowi tersentuh hatinya dengan adanya gugatan ini, karena kami yakin Presiden tidak tahu adanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga, meminta kepada Pemerintah tolong ganti rugi disesuaikan dengan harga agar dapat penganti rumah tinggal yang baru,” pungkasnya. (Bambang)

Comments

comments