Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » GMBI Minta Panlih Cawabup DPRD Terima Suap Meikarta Dibubarkan
  • Follow Us!

GMBI Minta Panlih Cawabup DPRD Terima Suap Meikarta Dibubarkan 

BERITA BEKASI – Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat, Kamis (11/7/2019) kemarin.

Sebelumnya, massa LSM GMBI lebih dulu menggelar aksi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kav K4, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa 9 Juli 2019 lalu.

Kedatangan 500 massa LSM GMBI itu, menuntut janji penyidik KPK untuk menuntaskan kasus suap perizinan Meikarta hingga ke oknum DPRD Kabupaten Bekasi yang turut menikmati uang proyek yang berinvestasi senilai Rp278 triliun tersebut.   

Kepada Beritaekspres.com, Sekretaris Distrik (Sekdis) LSM GMBI Kabupaten Bekasi, Syamsudin mengatakan, aksi yang digelar di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi kali ini, untuk menuntut Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja membubarkan Panitia Khusus Panitia Pemilih (Pansus Panlih) Wakil Bupati Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kita meminta kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja untuk tetap focus pada pembangunan Kabupaten Bekasi khususnya pada kepentingan masyarakat. Eka lebih baik sendiri dimasa sisa jabatannya setelah diangkat sebagai Bupati Bekasi Definitif sisa masa jabatan 2017-2022,” tegasnya, Jumat (12/7/2019).

Karena sambung Syamsudin, sejak terjadinya Operasi Tangkap Tangan (KPK) dalam kasus suap Meikarta berimbas kepada kinerja dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, dengan adanya pemilihan Wakil Bupati hanyalah membuat kegaduhan yang akan kembali berimbas kepada kinerja untuk pembangunan Kabupaten Bekasi.

“Kami ingin di Kabupaten Bekasi ada pemerintahannya khususnya Pak Eka untuk lebih focus pada program yang direncanakan. Jadi, kalo rebut terus berebut jabatan lah, kapan mau kerjanya untuk masyarakat,” ulasnya.

Dikatakan Syamsudin, Pansus Panlih Pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus dibubarkan, karena ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dijadikan saksi pada sidang perkara kasus perizinan Meikarta yang menetapkan Neneng Hasanah Yasin (NHY) beserta 4 anak buahnya menjadi terpidana selama 6,5 tahun penjara.

”Saat ini Ketua Panlih itu kan juga jadi saksi, bahkan empat unsur pimpinan juga jadi saksi. Jadi sangat tidak elok yang diduga terlibat bahkan telah mengembalikan uang dugaan gratifikasi harus memilih calon Wakil Bupati,” pungkasnya. (Mul)

Comments

comments