Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Oktober 23, 2019
Halaman Home » Opini » Berharap Presiden Jokowi Bebaskan Nasib Baiq Nuril
  • Follow Us!

Berharap Presiden Jokowi Bebaskan Nasib Baiq Nuril 

“Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Bersalah Dari Pada Menghukum 1 Orang Yang Tidak Bersalah”

PENOLAKAN Mahkamah Agung (MK) atas perkara Peninjauan Kembali (PK) membuat kaget, Baiq Nuril, wanita asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, maka MA menguatkan putusan pidana yang dijatuhkan kepada guru berstatus honorer di SMAN 7 Mataram tersebut dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Penolakan PK oleh MA itu membuat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali berkumpul di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Jakarta, Jumat 6 Juli 2019. Hasilnya, 14 LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. 

Ramai pemberitaan secara luas melalui awak media yang disertai dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang saat itu tengah mengadakan kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara. Presiden  mengungkapkan, perhatian terhadap kasus yang menimpa mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram itu tidak berkurang sejak awal muncul ke permukaan.

Presiden Jokowi pun kemudian meminta, Baiq Nuril atau tim kuasa hukumnya untuk secepatnya mengajukan amnesti atau pengampunan kepada dirinya. Namun, Presiden, tidak ingin memberikan tanggapan terkait putusan MA karena itu merupakan kewenangan dari yudikatif yang nantinya akan dibicarakan kepada Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Oleh karena itu, semua masyarakat pendukung Baiq Nuril khususnya kaun hawa tengah menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan nasib seorang wanita yang bekerja sebagai guru honorer yang mendapat perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tersebut yang justru mendapatkan hukuman penjara dan denda Rp500 juta.

Kilas Balik Kasus Baiq Nuril

Wanita bernama lengkap, Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan divonis enam bulan penjara serta kewajiban membayar denda sebesar Rp 500 juta. Secara sederhana Nuril dianggap terbukti oleh MA telah melakukan penyebaran percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram. 

Padahal, sebelumnya PN Mataram menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram bahkan menyatakan bahwa unsur “tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ”tidak terbukti sebab bukan Baiq Nuril yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain.

Ketika bertugas, di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril sering mendapatkan perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang sering dihubungi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan harus mendengarkan yang bersangkutan menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang mana bukan istrinya sendiri.

Merasa tidak nyaman dengan hal tersebut dan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq Nuril pun merekam pembicaraannya. Atas dasar ini kemudian Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram melaporkannya ke penegak hukum.

Petisi Pendukung Baiq Nuril

Putusan MA ini memiliki catatan tersendiri yang harus dikritisi bersama. Karena dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana.

Lewat Pasal 3 Perma tersebut hakim wajib mengindentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual.

Selain itu Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari tindakan kriminalisasi ini. Langkah pemberian Amnesti pun dapat diambil. Karena sesuai dengan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Hal ini, sekaligus menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum khususnya terkait perempuan dengan harapan Presiden Joko Widodo dapat menyelematkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan. (***)

Catatan: Erica Damayanti Dewan Pembina YJSI (Yayasan Jiwa Seni Indonesia)

Comments

comments