Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, September 22, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » PFLAJKD: Wujudkan Demak Bebas Mafia KKN
  • Follow Us!

PFLAJKD: Wujudkan Demak Bebas Mafia KKN 

BERITA DEMAK – Perkumpulan Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi Kabupaten Demak (PFLAJKD), menggelar aksi damai dalam upaya mewujudkan Sistem Pemerintah Kabupaten Demak yang bebas KKN, bebas pungli, bebas monopoli menuju Demak yang bermartabat. 

Ratusan masa yang menyuarakan aspirasi rakyat untuk Demak menuju perubahan Pemerintahan yang bersih tersebut digelar di Kantor Kajari Demak dan DPRD Demak, Kamis (11/7/2019).

Koordinator Asosiasi, M. Ilyas Ibrohim menyampaikan, mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan setiap masyarakat. Harapan itu, akan terwujud jika semua elemen masyarakat, baik pihak eksekutif, pihak legislative, pihak yudikatif dan masyarakat bisa bersatu dan mampu memerangi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Demak, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jateng yang dijuluki Kota Wali, wajib mempunyai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas dari budaya KKN.

“Aspek Integritas para pemimpin di Kabupaten Demak, harus benar-benar mampu berkomitmen memajukan masyarakat Demak tanpa terkecuali. Tetapi fakta yang ada, perwujudan Pemerintah bebas KKN di Kabupaten Demak ternyata jauh dari panggang Api,” tandas Ilyas.

“Kami yang tergabung dalam Aspirasi Jasa Konstruksi Demak (AJKD) menilai ada kegagalan birookrasi di Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya memerangi budaya korupsi, kolusi dan Nepotisme. Ini bisa dilihat khususnya dalam penggunaan keuangan negara di pemerintah Kabupaten Demak pada Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya.

AJKD menilai proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah disinyalir dan diduga tidak sesuai peraturan. Indikasi pengkondisian pekerjaan, lelang tertutup (terkondisikan), hingga dugaan pungutan liar selalu mengemuka dan terus berlangsung.

“Mafia Proyek berkeliaran, dan terus melakukan perbuatan transaksi sepihak untuk menkondisikan guna memonopoli pekerjaan bagi kelompok tertentu. Anehnya Pemerintah Demak pasif, tidak professional dan indepent,” kata dia. 

“Putusan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No.64/Pdt.G/2018/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak adalah salah satu cermin adanya ketidakberesan penggunaan keuangan negara khususnya dalam lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kab. Demak TA 2018 Di Dinas PU & PR Kabupaten Demak dengan pagu senilai Rp3.925.000.000,” bebernya.

Dalam putusan tersebut, ada ketidakberesan dalam system birokrasi di Kabupaten Demak dan cenderung menguntungkan oknum-oknum tertentu. Kasus tersebut adalah salah satu yang mencuat, dan tentunya ada perkara lain yang akan mencuat ke publik.

“Hanya KPK dan aparat penegak hukum yang netral dan indepent yang bisa melindungi masyarakat Demak untuk membongkar budaya KKN dan monopoli proyek Demak,” imbuhnya.

Untuk itu PFLAJKD dengan tegas menyatakan agar sistem Pemerintah Kabupaten Demak bebas dari KKN,  khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Bongkar dan hapus pungli dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten demak. Kami juga memohon kepada KPK dan aparat penegak hukum yang netral, independent, berintegritas, untuk segera melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan guna membongkar praktek-praktek korupsi di Kabupaten Demak,” pungkasnya. (Nining)

 

Biro Semarang

Comments

comments