Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Tuntaskan Kasus Suap Meikarta, LSM GMBI Tagih Janji KPK
  • Follow Us!

Tuntaskan Kasus Suap Meikarta, LSM GMBI Tagih Janji KPK 

BERITA JAKARTA – Ratusan masa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kav K4, Setia Budi, Jakarta Selatan, sejak pukul 03.00 WIB dini hari, Selasa (9/7/2019).

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) 3, Bekasi, Karawang dan Subang, Zakaria mengatakan, kedatangan masa LSM GMBI ke Gedung KPK untuk menagih janji penyelesaian kasus suap perizinan mega proyek Meikarta milik Lippo Group yang berlokasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Ketika proses kasusnya bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung, Jaksa KPK mengatakan, bahwa dalam kasus Meikarta, semua peran yang terlibat suap ikut bertanggung jawab secara pidana,” terang Zaka.

Namun sambung Abah Zaka sapaan akrab Zakaria, setelah proses putusan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) bersama 4 orang anak buahnya selesai kabar proses hukum selanjutnya pun hingga kini belum ada kejelasan, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat khususnya bagi para penggiat anti korupsi di Bekasi.

“Kita minta KPK jangan main setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi. Jangan sebatas pihak eksekutif, tapi legislatifnya juga diproses karena sebelumnya sudah ada anggota Dewan yang mengembalikan duit, termasuk ada pengakuan Pansus RDTR soal bagi-bagi uang Meikarta,” ungkap Abah Zaka.

Untuk pihak legislative sendiri lanjut Abah, bukanya DPRD Kabupaten Bekasi, tapi juga ada keterlibatan oknum DPRD Provinsi, termasuk dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Jawa Barat yang terungkap dipersidangan telah menerima sejumlah uang untuk membantu memuluskan perizinan Meikarta.

“Semua itukan terkuak dipersidangan dari para saksi-saksi yang terlibat dalam pusaran suap perizinan Meikarta. Jadi, kita minta KPK untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya dengan tuntas sehingga public khususnya masyarakat Bekasi tidak bertanya-tanya tentang proses hukum suap Meikarta,” pungkasnya. (Mul/Indra)    

Comments

comments