Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 21, 2019
Halaman Home » Opini » Kilas Suap Meikarta, Uang Pelicin Hingga Plesiran ke Thailand
  • Follow Us!

Kilas Suap Meikarta, Uang Pelicin Hingga Plesiran ke Thailand 

BERITA BEKASIProses penyelesaikan hukum kasus suap perizinan mega proyek Meikarta yang berlokasi di Jalan OC Boulevard Utara, Lippo Cikarang Cibatu, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyisahkan pertanyaan bagi masyarakat Bekasi, khususnya bagi para penggiat anti korupsi. Pasalnya, usai putusan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) bersama 4 orang pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, hingga kini belum ada perkembangan lanjutan penuntasan kasus proyek berinvestasi Rp278 triliun tersebut, Selasa (9/7/2019).

Neneng Rahmi Nurlaili

Sebelumnya, pada proses persidangan, Pansus Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah, akui ada titipan uang dari Taih Minarno selaku Ketua Pansus Raperda RDTR Meikarta sebesar Rp200 juta untuk dibagikan ke puluhan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, meski Raperda RDTR belum ditetapkan. (Kasaksian sidang Tipikor, Senin 1 April 2019)

Dalam penjelasan Yudi, pembagiannya setiap anggota Pansus Rp5 juta dan diluar anggota Pansus Rp3 juta. Setelah dibagikan ketika itu masih tersisa uang sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, Yudi mengaku tidak mmengetahui, karena yang menerima uang tersebut banyak termasuk 4 anggota pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi ikut mencicipi uang pembagian tersebut.

Mustaqim Dipersiangan

Pemberian uang tersebut kata Yudi, saat para pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yakni Ketua DPRD Bekasi, Sunandar Taufan Laksana, Daris, Jejen Sayuti dan Mustakim Munasir melakukan pertemuan disebuah Kafe di Bekasi. Sebelumnya, Jaksa KPK sudah menghadirkan sebanyak 16 orang Anggota DPRD dan 5 orang Staf Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Bekasi.

Hal itupun diakui, Pimpinan DPRD Kabupetan Bekasi, Mustaqim yang turut dihadirkan dipersidangan Tipikor Bandung. Dalam kesaksiannya, Mustakim mengaku telah menerima uang dari terpidana, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili sebesar Rp300 juta untuk dibagikan ke4 pimpinan yang masing-masing sebesar Rp75 juta.

Para Anggota DPRD Bersaksi di Tipikor

Selain Mustaqim, pimpinan Dewan lainnya yang turut dihadirkan yakni, Sunandar (Ketua), Jejen Sayuti dan Daris (Wakil Ketua). Dalam kesaksiannya, ke-empat pimpinan Dewan tersebut berkilah tidak mengetahui sumber uang yang mereka terima meski hal tersebut dibantah Neneng Rahmi Nurlaili diruang persidangan bahwa uang yang diberikan tersebut dari Meikarta.

Selain menerima uang, Mustaqim bersama sejumlah Anggota Dewan dan Staff Apatur Sipil Negara (ASN) Sekertaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bekasi mendapat fasilitas liburan ke Thailand selama tiga hari dua malam. Bahkan Mustakim liburan ke Thailand membawa serta istri dan seorang anaknya meski Mustaqim sempat membantah bahwa uang dan fasilitas tesebut diberikan untuk memuluskan Raperda RDTR. (16 Anggota DPRD dan 5 Staff Sekwan Dihadirkan di Persidangan Meikarta)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Terima Rp1 Miliar

Selain belasan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa juga disebut dalam amar putusan perkara suap perizinan mega proyek Meikarta telah menerima uang sebesar Rp1 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. (Persidangan Selasa 5 Maret 2019).

Sekda Jabar, Iwa Karniwa

Dalam amar putusan Majelis Hakim Tipikor Bandung menyebutkan, bahwa pada bulan Desember 2017 dalam Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) wilayah pengembangan proyek Meikarta, Neneng Rahmi Nurlaili dengan Hendry Lincoln mendapat uang sebesar Rp1 miliar yang diterima dari PT. Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Uang sebesar Rp1 miliar yang diterima Neneng Rahmi Nurlaili dan Hendry Lincoln dari Lippo Group  melalui, Henry Jasmen dan Satriadi untuk diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa melalui dua politisi PDI Perjuangan (PDIP) Waras Wasisto (DPRD Provinsi Jabar) dan Soleman (DPRD Kabupaten Bekasi).

Pertimbangan itu dibacakan Majelis Hakim Tipikor Bandung terkait pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan untuk 4 terdakwa yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen P. Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi. Fakta ini didukung kesaksian Neneng Rahmi, Hendry Lincoln, Waras Wasisto, Sololeman dan Polmentra yang diungkapkan Majelis Hakim dipersidangan.

Sebelumnya, uang sebesar Rp1 miliar yang diterima Sekda Jabar, Iwa Karniwa, sempat menjadi perdebatan dalam proses persidangan hingga akhirnya, Iwa Karniwa, turut dihadirkan dipersidangan yang tetap membantah jika dirinya menerima uang sebesar Rp1 miliar dari dua politisi PDIP, Waras Wasisto dan Soleman.

Soleman Bersama Waras Wasisto

Sikap Iwa Karniwa pun akhirnya dikonfrontasi dengan para saksi dipersidangan terkait tudingan telah menerima uang sebesar Rp1 miliar. Namun Iwa Karniwa tetap pada pendiriannya tidak pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar dari kedua politisi PDIP, Waras Wasisto dan Soleman seperti yang dituduhkan para saksi dipersidangan.

Namun, dalam amar putusan Majelis Hakim Tipikor menyatakan, bahwa ketiganya bersama Billy Sindoro terbukti memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memuluskan perizinan mega proyek Meikarta. Hakim menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16.182.020.000 dan SGD 270.000. 

Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Bersama 4 Anak Buah Dijatuhi Vonis

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) akhirnya divonis selama 6 tahun penjara. Hakim menyatakan, Neneng terbukti bersalah telah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. NHY diganjar hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara pada Rabu 29 Mei 2019.

NHY dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti telah menerima uang suap Meikarta sebesar Rp10,630 miliar dan SGD 90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta. Vonis terhadap NHY lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut selama 7 tahun 6 bulan serta denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Neneng Hassanah Yasin Divonis

Sementara, 4 terdakwa lainnya yakni, Jamaludin Kepala Dinas PUPR Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala PMPTSP Bekasi, Sahat MBJ Nahor Kepala Dinas Damkar Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang di Dinas PUPR Bekasi divonis masing-masing selama 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta rupiah.

Berikut naman, Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran barang bukti yakni, Saefulloh, Kairan Jumhari Jisan, Anden Saalin Relan, Abdul Rosid Sargan, Sarim Mirta, Suryanih, Varisha Ramadhaniz Anindya, Haryanto, Namat Hidayat, Mustakim Munasir. Yuyun Yuningsih, Aley Zaenal Gozali,Bambang Feriyanto, Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko.

Mirza Swandaru Riyatno, Nyumarno, Arafat Surya Affandi, Fika Kharisma Sari, Sartika Komala Sari, Endang Setiani, Suganda Abdul Malik, Edi Kurtubi Udi, Lisda Zulyanti,Taih Minarno,Tati Kusnati, Sera Fajarina Yosefa,Maulidia Lailatul Badriah, Aulia Anggraini, Yudhi Darmasyah. Tak hanya itu, sejumlah Anggota DPRD itu juga menerima uang senilai total Rp1 miliar.

Sekilas Proyek Kota Baru Meikarta Besutan Lippo Group

Proyek Kota Baru Meikarta di Cikarang, Jawa Barat yang digagas oleh Lippo Group sesungguhnya bukan proyek yang benar-benar baru. Sebab grand desain kota yang luasnya setara 22 juta meter persegi itu sudah dirancang sejak tahun 2014, lahannya pun memang sudah menjadi kawasan industri terpadu milik Lippo Group.

Sementara itu untuk pekerjaan fisik kota Meikarta sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan rencana membangun sampai 100 gedung pencakar langit sekitar 35 lantai hingga 46 lantai. Meikarta menjadi proyek internasional dengan melibatkan banyak mitra investor ternama dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Qatar. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai Rp278 triliun.

Pada penjualan perdananya ke publik pada Mei lalu, pihak Lippo Group melaporkan sebanyak 16.800 unit Apartemen terjual. Pencapaian ini mendapat penghargaan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai penjualan unit Apartemen terbanyak selama satu hari.

Menyusul bulan Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-72 yakni 17 Agustus 2017, Lippo Group menggelar Grand Launching Kota Internasional Meikarta. Di acara tersebut CEO Meikarta, Ketut Budi Wijaya melaporkan sudah hampir 100.000 unit Apartemen telah dipesan. 

Bigboss Lippo Group James Riady

CEO Lippo Group, James Riady mengungkapkan, Jakarta baru dengan label Meikarta berdiri di jantung kawasan industri Indonesia, tepatnya di Cikarang. Ini merupakan proyek investasi Lippo terbesar sepanjang sejarah perusahaan berdiri selama 67 tahun.

Kota Meikarta terletak di jantung koridor Jakarta-Bandung yang dikelilingi kota industri, ribuan perusahaan raksasa multiinternasional dengan ratusan ribu karyawan lokal dan asing serta jutaan tenaga kerja. Selain lokasi strategis, Kota Meikarta juga memiliki prospek cerah dan menguntungkan mengingat lokasi Meikarta berada diantara mega proyek infrastruktur Indonesia dibidang transportasi. (Mul/Indra)

Comments

comments