Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Fakta Baru Dugaan Korupsi Proyek Jalan Desa di Moro Karimun
  • Follow Us!

Fakta Baru Dugaan Korupsi Proyek Jalan Desa di Moro Karimun 

BERITA KARIMUN – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Ardiansyah mengungkapkan, ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) tahun 2018 proyek multiyears pembangunan jalan penghubung tiga Desa yakni, Desa Rawa Jaya, Desa Niur Permai dan Desa Sugi, Kabupaten Karimun, tentang adanya temuan kerugian Negara.

Namun, Ardiansyah, belum menyebutkan secara rinci kerugian yang ditemukan dari hasil audit BPKP, termasuk nilai kerugian Negara, terkait pekerjaan proyek multiyears yang dikerjakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Andrian hanya menyebut, pihak kontraktor sepertinya mengembalikan kerugian Negara.

“Pelaksana proyek pernah diaudit BPKP dan ditemukan ada kerugian Negara. Sepertinya, pihak kontraktor mengembalikan kerugian Negara, tapi nanti lengkapnya saya pelajari dulu,” kata Ardian kepada pelapor dugaan korupsi, Zulkipli Ketua Karang Taruna setempat, Kamis (4/7/2019) kemarin.

Menurut Zulkipli, dari hasil konfimasi laporannya kepada Kasi Pidsus Karimun dari data yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat nomenclaturnya disebutkan dalam penganggaran itu untuk peningkatan jalan, bukan pembangunan jalan atau pembukaan jalan.

“Penimbunan, pemotongan bukit serta pembukaan akses jalan baru itu namanya bukan peningkatan jalan. Kalau melebarkan atau memperluas jalan yang ada itu baru peningkatan,” sindir Zulkipli kepada Beritaekspres.com, Jumat (5/7/2019).

Namun pihak Kejaksaan sambung Zul, tetap terus memproses dugaan korupsi yang dilaporkannya dengan memeriksa semua pihak yang terlibat akan di BAP, baik pelapor dan yang dilaporkan.

“Semua akan kita tinjau dan kita sinkronkan,” kata Zul mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Kasi Pidsus Kejari Karimun, Ardiansyah.

Andriansyah juga menyinggung sikap provokatif yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Rawa Jaya, M Sirat yang diduga melakukan provokasi dengan cara mengupulkan belasan warga untuk menolak pelaporan Ketua Karang Taruna setempat, Zulkepli terkait dugaan korupsi pembangunan jalan diwilayahnya.

“Setiap warga negara berhak melaporkan dugaan tindak kejahatan. Siapa saja yang melihat, berhak memberitahukan. Contohnya saja, ada pembunuhan, korban sudah meninggal dunia, tidak mungkinkan korban yang meninggal itu yang melapor, pasti yang melihat dong,” tandas Ardian.

Terpisah, Edy SP, penggiat anti korupsi sekaligus pendamping Zulkepli dalam pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Kejari Karimun, sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pihak Pidsus Kejari Karimun.  Ia mengatakan, jika pengungkapan kasus dugaan korupsi terlaksana secara terbuka.

“Ini bukti, jika kinerja Korps Adhiyaksa sangat transparan dalam mengupas dugaan korupsi. Semua terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Respect dan welcome disetiap masukan dari masyarakat. Saya yakin, dengan kinerja seperti ini, Kejaksaan akan mampu mengusut tuntas kasus ini,” pungkas Edy. (Rahman)

Comments

comments