Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » LPPN-RI Apresiasi Kejari Karimun Mulai Bahas Korupsi Jalan Moro
  • Follow Us!

LPPN-RI Apresiasi Kejari Karimun Mulai Bahas Korupsi Jalan Moro 

BERITA KARIMUN – Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Kabupaten Karimun mendukung dan memberi apresiasi positif atas langgkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mulai melakukan penyidikan pada kasus dugaan korupsi proyek multiyears pembangunan jalan penghubung tiga Desa.

Sekretaris LPPN-RI, Andi Acok menguraikan, laporan itu diprakarsai oleh Karang Taruna setempat yang merasa prihatin atas kondisi dan infrasetruktur jalan yang dibangun diwilayahnya yang menggunakan anggaran Pemerintah namun tidak sesuai dengan fakta lapangan, sehingga dinilai telah merugikan masyarakat.

“Belum lama, aspalnya sudah ada yang amblas. Ngak perlu lagi kita melihat RABnya atau perjanjian kontrak kerjanya, dengan ketebalan aspanya hanya 5 CM itu aja sudah tidak logika sampai dimana kekuatannya,” tegas Andi kepada Beritaekspres.com, Kamis (27/6/2019).  

Menurut Andi, dalam laporan Karang Taruna setempat kepada Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi-Pidsus) Kejaksaan Negeri Karimun, gorong-gorong yang mereka pergunakan dengan menggunakan drum kaleng bekas yang dinilainya sebuah penghinaan bagi proyek Pemerintah khususnya bagi masyarakat Karimun.

“Ngak mungkinlah, massa proyek anggaran Pemerintah ada kajian boleh menggunakan material bekas inikan sangat keterlaluan. Untuk itu, kita meminta pihak Kejaksaan memproses persoalan ini ke muka hukum. Jika terbukti seret semua yang terkait ke meja hijau,” jelasnya.

Sebelumnya, niat pelaporan Karang Taruna itu muncul setelah sempat berdialog interaktif antar warga se-Pulau Sugi dengan Bupati Karimun, Zulkipli Jais Ahmad pada Kamis 20 Juni 2019 lalu. Dalam dialog antar warga itu, mereka sudah menyampaikan semua keganjilan kepada Bupati, namun tidak mendapatkan tanggapan.

Proyek infrasetruktur jalan penghubung tiga Desa itu yakni, Desa Rawa Jaya, Desa Niur Permai dan Desa Sugi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang bersifat multiyears. Kinibukan hanya jalannya yang amblas bahkan gorong-gorong pun ikut amblas.

Kita Berharap tambah Andi, kedepan pihaknya menuntut peran peran Kejaksaan melalui pembentukan Tim Pengawalan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mulai dari tingkat pusat TP4P hingga tingkat daerah TP4D yakni, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

Dikatakan Andi, pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung bernomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

Tugasnya kata Andi, diantaranya, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Termasuk, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.

“Diantara tugas itu yang menarik adalah, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara,” pungkas Andi. (Rahman)

Comments

comments