Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » UU Nomor 13 Tahun 2003, Gaji Karyawan Tak Boleh Dipotong 
  • Follow Us!

UU Nomor 13 Tahun 2003, Gaji Karyawan Tak Boleh Dipotong  

BERITA SEKADAU – Kebijakan manajemen PT. Multi Jaya Perkasa (MJP) di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan dipotong gaji, bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. 

Sesuai aturan yang dalam UU tenaga kerja Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, jelas tidak memperbolehkan perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan sepeser pun dan dengan dalih apapun. Apalagi akibat kecelakaan kerja.

Kepada Beritaekspres.com, salah satu pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Yusuf mengungkapkan, praktik ini sudah lama dilakukan pihak manajemen PT. MJP, sejak terjadinya take over ke Gunas Grup dan selalu melanggar aturan yang ada.

Bahkan sambung Yusuf mereka, dengan semena-mena melakukan pemotongan gaji pada karyawan ketika terjadi kecelakaan saat bekerja seperti yang dialami enam orang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang dipotong gaji akibat brankas dibonkar maling beberapa tahun lalu.

“Selain Satpam hal tersebut pun juga dialami beberapa orang oprator dan driver yang mengalami nasib serupa. Hingga kini, pemotngan gaji mereka masih jalan,” ungkapnya, Minggu (23/6/2019). 

Menurut Yusuf, meski terjadi kelalaian mereka ataupun tidak, pihak perusahaan tidak boleh melakukan pemotongan gaji. Sebab, sesuai aturan jika terjadi kesalahan karyawan, perusahaan hanya boleh memberikan Surat Peringatan (SP) pertama dan seterusnya sampai SP 3.

Apabila sudah sampai SP 3 kata Yusuf, artinya sudah peringatan terkahir, jika terjadi Pemutusann Hubungan Kerja (PHK) perusahaan juga tidak boleh semena-semena melakukan PHK. Dalam aturan PHK sudah ada ketetapan sesuai UU No.2 Tahun 2004 yang mengatur tentang PPHI.

“Jadi, tidak aturan yang mengatur pemotongan gaji akibat kelalaian kerja atau kecelakaan kerja. Saya harap gaji karyawan yang sudah di potong harus di kembalikan,” jelasnya. 

Ditambahkan Yusuf, pemotongan gaji adalah pelangaran berat. Jika terjadi demikian, artinya perusahaan ketika melakukan pembayaran gaji buruh, jelas sudah tidak sesuai lagi dengan upah minimum Kabupaten (UMK) yang penetapanya melalui SK Gubernur.

“Perusahaan tersebut sudah melangar dua aturan yakni, SK Gubernur dan Undang-Undang Tenaga Kerja,” pungkasnya. (As)

Biro Kalimantan Barat 

Comments

comments