Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Soal Ekspor Boutsit Mentah PT. TAB Pemprov Kepri Tutup Mata  
  • Follow Us!

Soal Ekspor Boutsit Mentah PT. TAB Pemprov Kepri Tutup Mata   

BERITA KARIMUN – Meski izin ekspor bouksit mentahnya dicabut Direktorat Minerba dan Batu Bara pada Kementerian Energi Sumber Daya Meneral (ESDM). Namun, PT. Tanjung Air Berani (TAB) Karimun, Provinsi Riau, masih nekat melakukan kegiatan ekspor bouksit mentah ke Negara China.

Kepada Beritaekspres.com, Sekretaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI, Kabupaten Karimun, Andi Acok menegaskan, dengan fakta itu ketidakberesan di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau semakin terkuak. Pasalnya, hingga kini, PT. TAB masih bebas melakukan ekspor bouksit mentahnya ke Negara China.

“Anehkan, izin ekspor bouksit mentahnya sudah dicabut Kementerian ESDM, tapi PT. TAB itu hingga kini masih bebas melakukan ekspor jadi wajar kalo kita menduga ada yang tidak beres di jajaran Pemprov Riau,” sindirnya, Minggu (23/6/2019).

Diungkapkan Andi, gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada 10 Maret 2019 lalu, Bambang Gatot Ariyono mengemukakan, Direktorat Minerba dan Batu Bara pada Kementerian ESDM RI sudah mengeluarkan surat pemberhentian ekspor bouksit mentah kepada PT. Tanjung Air Berani.

Selain itu sambung Andi, Bambang juga mengungkapkan sudah melakukan teguran kepada pihak PT. TAB atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan. Dan terkait ijin tambang, sepenuhnya menjadi wewenang Dinas Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) Provinsi Kepri.

“Hasil rapat pada Komisi VII DPR RI itu sangat jelas bahwa Kementerian ESDM RI sudah melayangkan teguran bahkan sudah mencabut izin eksportnya kepada PT. TAB. Pertanyaannya, ada apa dengan Pemprov Kepulauan Riau membiarkan hal itu,” tegasnya.

Bahkan lanjut Andi produksinya ditiga lokasi di Wilayah Karimun sampai saat ini masih bebas beroperasi dan mengekspor bouksit mentah ke Negara Tirai Bambu (China) dengan mengangkangi Kepres tentang penjualan hasil tambang keluar negeri dan UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa mineral sejenis (bauksit) masuk kategori pelarangan ekspor tanpa pemurnian terlebih dahulu.

Masih kata Andi, selain mengangkangi Kepres hal itu bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 112C, angka 2 dituliskan jika Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian (bauksit) di dalam negeri.

“Jadi dalam Permen itu, ada pengecualian pada ekspor bauksit. Bauksit yang bisa di ekspor, harus melalui tahap pemurnian (smelter) serta kadarnya di atas 2 persen. Jadi, baiknya pengusaha tambang yang akan melakukan ekspor bauksit ke luar negeri semestinya mengikuti prosedur yang berlaku saat ini,” ulasnya.

Dalam persoalan ini tambah Andi, dugaan kuat adanya penyalahgunaan wewenang di instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, instansi vertikal seperti Bea Dan Cukai serta KSOP Tanjung Balai Karimun dalam kegiatan ekspor bouksit mentah ke Negara tirai bambu tersebut.

Artinya tambah Andi, ada persekongkolan yang masif dan sistimatis untuk meloloskan atau mebebaskan kapal tagboat pengangkut bouksit mentah dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

“Kita berharap ada tindakkan tegas dari Pemerintah Pusat. Bila perlu KPK ikut turun, karena tidak menutup kemungkinan korupsinya pun sangat subur dengan bebasnya kekayaan alam kita mereka jual keluar atau ke Negara orang lain dengan mengangkangi aturan Negara. Ini sangat luar biasa dimana letak kedaulatan Negara kita bisa kalah dengan pengusaha,” pungkasnya. (Rahman) 

Comments

comments