Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Polda Metro Jaya Usut Korupsi Gedung Mako Satpol PP Kota Bekasi
  • Follow Us!

Polda Metro Jaya Usut Korupsi Gedung Mako Satpol PP Kota Bekasi 

BERITA BEKASI – Dugaan korupsi pembangunan Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Mako Satpol PP) Kota Bekasi bakal diusut tuntas Polda Metro Jaya (PMJ). Kabarnya, dalam waktu dekat akan ada tersangka baru yang punya peran penting dalam kasus tersebut.

“Ya, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Dalam waktu dekat akan ada tersangka lain, karena sudah cukup bukti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono dikutif dari laman Koran Bekasi, Kamis (13/6/2019).

Namun Argo, belum bisa mengungkapkan siapa yang bakal menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Mako Satpol PP Kota Bekasi tersebut. Pasalnya, Argo mengaku tidak mengetahui secara detail duduk kasusnya ada di Subdit Tipikor Polda Metro Jaya.

“Soal nama tersangkanya, saya akan melakukan pengecekan dulu. Saya kurang mengetahui secara detil kasus itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya membuka perkembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek multiyears di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.

“Kami juga mendesak pihak penegak hukum untuk tidak masuk angin dalam mengungkap dugaan korupsi di Kota Bekasi. Apalagi, sudah sampai tahap penyidikan,” kata Koordinator LAMI Suganda kepada awak media.

Menurut Suganda, penyidikan dugaan korupsi di Disperkimtan yang dilakukan penegak hukum harus juga mengungkap aktor intelektual. Pasalnya, tidak akan mungkin yang terlibat hanya bawahan. Dikarenakan, bawahan atau pegawai tidak memiliki kebijakan.

“Aktor intelektual juga harus diungkap sama penegak hukum. Karena kalau hanya pegawai atau bawahan, itu gak masuk logika. Karena mereka tidak memiliki kebijakan yang penting untuk mengambil keputusan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus proyek pembangunan gedung Mako Satpol PP Kota Bekasi dan BPBD Tahun Anggaran 2017 menggunakan anggaran tahun jamak. Pelaksanaan kegiatan terindikasi korupsi. Bahkan, tiga orang staff di Disperkimtan Kota Bekasi telah diperiksa penyidik Tipikor Polda Metro Jaya, termasuk Dadang Ginanjar.

Ketiga staff Disperkimtan yang sudah diperiksa Tipikor Polda Metro Jaya adalah, AJ, ER dan AR. Ketiganya tidak ditahan meski salah satunya sudah naik status menjadi tersangka. Namun hingga kini, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, belum bisa dihubungi. (Indra)

Comments

comments