Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 21, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Soal Pajak, Yenti: Jangan Ajak Masyarakat Langgar Hukum
  • Follow Us!

Soal Pajak, Yenti: Jangan Ajak Masyarakat Langgar Hukum 

BERITA JAKARTAWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak para pendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 menolak untuk membayar pajak.

Dalam seruannya, Arief mengajak untuk menolak membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menurutnya banyak kecurangan.

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil Pemerintahan dari Pilpres 2019 diantaranya, tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang tidak legitimate,” kata Poyuono, Rabu (15/5/2019) kemarin.

Karena sambung Poyuono, langkah itu merupakan hak masyarakat, karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan KPU,” tambahnya menegaskan.

Menanggapi hal itu, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Krimonologi (Mahupiki), Yenti Garnasih mengatakan, tidak boleh mengajak masyarakat mogok bayar pajak, karena itu kewajiban hukum.

Arief Poyuono

Bahkan sambung Yenti, yang sengaja menunggak atau tidak bayar pajak merupakan bentuk pelanggaran hukum. “Sikap itu ada sanksi pidana maksimal 6 tahun serta denda dan bayar pajak tertunggak,” tegas Yenti, Kamis (16/5/2019).

Yenti pun menyindir aneh melihat seruan tersebut. Sebab, sebagai politikus, Poyuono seharusnya mengetahui batasan hukum dalam membuat pernyataan. “Kok aneh mengajak masyarakat melanggar hukum, apalagi ada pidananya,” ulasnya.

Menurut Yenti, politikus seharusnya menyerukan optimisme dan menguatkan nilai-nilai kesatuan. Bukan meminta konstituen melanggar hukum. “Seharusnya mengajak membangun bangsa dengan baik dan harus memperlihatkan cinta NKRI dan menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.

Bukan malah tambah Yenti, sebaliknya, mengajak masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. “Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan gijzeling atau penyanderaan ialah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak,” pungkasnya. (Stave)

Comments

comments