Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juni 16, 2019
Halaman Home » Berita Lain » Belum Siap, Hakim Tunda Sidang Putusan Proses Lelang ULP Demak
  • Follow Us!

Belum Siap, Hakim Tunda Sidang Putusan Proses Lelang ULP Demak 

BERITA DEMAK – Sidang putusan atas kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat, Dr. Fathur Rohman S.Sos, S,Pd.I, MH selaku Direktur PT. Puji Syukur Alhamdulillah terhadap para tergugat yang menimbulkan kerugian Rp 3.925.000.000 dalam proses lelang ULP Kabupaten Demak ditunda.

Majelis Hakim beralasan berkas putusan untuk para terdakwa belum siap. “Karena berkas belum siap sidang kami tunda pada 28 Mei 2019 mendatang,” ungkap Majelis Hakim yang diketuai Pandu Dewanto SH.MH dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Demak, Kamis (16/5/2019)

Para tergugat antara lain, POKJA ULP 04 Pemkab Demak, selaku tergugat I, Ka.Dinas PU&PR Kabupaten Demak, selaku tergugat II, PPKom Kabupaten Demak TA 2018, selaku tergugat III, PT. Bokama Reka Jaya, selaku tergugat IV, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan PAD Demak selaku turut tergugat.

Diketahui, materi yang diajukan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, sehingga penggugat merasa dirugikan baik materiil dan immateriil dalam proses lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018 di Dinas PU & PR Kabupaten Demak dengan pagu senilai Rp. 3.925.000.000,-

Sementara Aspirasi Jasa Konstruksi Demak (AJKD) yang merupakan salah satu gabungan jasa konstruksi yang ada di Demak, terus memberikan dukungan moral kepada penggugat di sidang putusan PN Demak. 

“Kami menilai tindakan penggugat adalah suatu keberanian yang hebat dengan cara legal melakukan upaya hukum, guna menuntut hak-haknya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Demak,” ungkap Suwarko, selaku Koordinator AJKD.

“Harapan kami selaku AJKD, memberikan maklumat dan peringatan kepada pemerintah Kabupaten Demak agar melaksanakan lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara transparan, terbuka, dan dengan prinsip-prinsip kompetisi sehat yang jauh dari budaya kecurangan dan nilai-nilai KKN yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab,” terangnya.

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, AJKD juga memohon putusan seadil-adilnya sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada semua warga Demak, khususnya para penyedia barang dan jasa pemerintah yang selama ini merasa terdholimi. (Nining)

 

Biro Semarang

 

 

 

Comments

comments