Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Januari 23, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Soal Politik Uang, Masyarakat Datangi Kantor Bawaslu Sekadau
  • Follow Us!

Soal Politik Uang, Masyarakat Datangi Kantor Bawaslu Sekadau 

BERITA SEKADAU – Puluhan masyarakat dari Nanga Taman dan 1 orang dari Nanga Mahap datangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (30/4/2019).

Kedatangan masyarakat tersebut diiringi dengan ritual seperti menabur beras kuning yang sudah dicampuri darah babi, darah anjing dan darah ayam di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sekadau.

Kehadiran puluhan masyarakat itu menanyakan tindaklanjut laporan mereka terkait politik uang pada Pemilu 17 April 2019 yang dilakukan AW Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari Partai Parindo Nomor Urut 2.

Salah seorang masyarakat pendemo, Aloanto mengatakan, kedatangan mereka untuk menanyakan tindaklanjut dari laporan mereka karna sampai saat ini belum ada kejelasannya.

“Kami mau kasus politik uang yang dilakukan saudara AW ini diusut tuntas. Bahkan di blaclist dari daftar Caleg Dapil 2 Kabupaten Sekadau,” tegas Aloanto.

Hal senanda juga disampaikan Rosianus Irin dari Tamang Desa Cenayan mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bawaslu untuk mengecek apakah benar laporan ini diproses. Kalau diproses sudah sampai dimana. “Barang bukti uang, kartu dan bukti lain sudah diserahkan ke Bawaslu,” katanya.

Sementara itu, Ketua sentra Gakumdu, Al Aminudin didepan pendemo didampingi anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau Thedorus Sutet mengatakan, proses politik ini sedang berjalan. Beberapa hari lalu tim Gakumdu juga sudah memeriksa saksi-saksi ke Nanga Taman.

Menanggapi hal itu, Kapolres Sekadau, Anggon Salazsar Tarmizi mengatakan, kasus ini masih tahap verifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi. “Proses kasus ini masih tetap berjalan. Dua hari lagi kita turun lagi kelapangan terkait kasus ini,” jelas Anggon.

Terkait bukti-bukti, masih dialami karna terjadi di dua Kecamatan yakni Kecamatan Nanga Mahap dan Nanga Taman. Orang yang membagikan uang di dua kecamatan ini juga berbeda, saksi juga beda.

“Apabila terbukti, maka akan dikenakan Undang-Undang Pasal 523 ancaman kurungan 4 tahun dan denda 48 juta rupiah,” pungkasnya. (As)

Biro Kalimantan Barat

Comments

comments