Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juni 16, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Divisi Keimigrasian Jateng Gelar Pencegahan TKI Non Prosedural
  • Follow Us!

Divisi Keimigrasian Jateng Gelar Pencegahan TKI Non Prosedural 

BERITA SEMARANG – Divisi Keimigrasian Kemenkum dan HAM Jateng menggelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Keimigrasian dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui pengiriman PMI secara Non Prosedural. Para kegiatan ini  dihadirkan Narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, dan BP3TKI.

Kegiatan ini untuk memberikan informasi dan edukasi masyarakat, terkait dengan masyarakat yang juga mempunyai rencana untuk bekerja sebagai pekerja migrant Indonesia di luar negeri,” jelas Kadiv Keimigrasian Kemenkum dan HAM Jateng, Ramli HS di Semarang, Selasa (23/4/2019).

Dikatakan, sepanjang keberangkatan mereka melalui mekanisme prosedur yang berlaku tidak ada masalah, namun berangkat dengan mekanisme yang berlaku pun belum menjadi jaminan di sana akan lancar. “Apalagi dengan mekanisme yang tidak sesuai procedural,” tandas Ramli.

Menurutnya, sebagai pekerja migrant ada ketentuannya. Mereka harus mendapat pelatihan dahulu seperti komunikasi misalnya. “Pemerintah memberikan pembelajaran supaya PMI mempunyai bekal di sana baik dari sisi pekerjaannya, apa yang akan dilakukan, legalitasnya, dan lainnya,” ujar dia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Karena keuntungan penempatan TKI di luar negeri bagi pemerintah selain mendatangkan devisa, juga mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.

Namun hal itu harus dibayar dengan banyaknya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengiriman TKI ke luar negeri. Permasalahan ini datang dari berbagai factor, diantaranya faktor individual, pemerintah, negara tujuan dan perusahaan pengerah penempatan tenaga kerja.

“Masih banyak penyimpangan yang terjadi pada para calon TKI awam yang tidak memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, mereka akan mudah ditipu oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran kerjanya, hanya dengan diiming-imingi upah besar para calon TKI menurutinya. Padahal mereka masuk dalam perangkap perdagangan manusia (human trafficking) yang dikirim keluar negeri,” ungkapnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu instansi yang menangani masalah perdagangan orang harus meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO.

“Karena pentingnya pencegahan TKI Non Prosedural, maka kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, sekaligus sebagai kesempatan untuk membahas isu actual dan pemecahan permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Jawa Tengah,” pungkasnya.. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments