Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, April 23, 2019
Halaman Home » Kriminal » Kuasa Hukum Joko Dawoed Bingung Kliennya Bisa Tersangka
  • Follow Us!

Kuasa Hukum Joko Dawoed Bingung Kliennya Bisa Tersangka 

BERITA BEKASI – Tim kuasa hukum Joko S Dawoed dan Rekan yang beralamat di Jalan H. Ir. Juanda Raya No.271 Bekasi Timur, Kota Bekasi, bingung dengan nasib kliennya, Toto Irianto yang menjadi tersangka yang kini terpaksa harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, lokasi lahan Bulak Kapal Permai, Desa Jatimulya, seluas 8.150 M2 yang dibelanya itu, merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

“Awalnya, warga setempat kaget mendapat kabar bahwa lokasi tanah Fasos-Fasum milik Pemerintah itu, sudah menjadi milik orang lain bernama, Bhoend Herwan Irawadi yang dibantu seseorang bernama, Mohamad Tebo,” terang Joko Dawoed ketika berbincang dengan Beritaekspres.com, Senin (15/4/2019).

Mengetahui hal itu, sambung Joko, kemudian warga beserta para tokoh masyarakat setempat, khususnya, Bulak Kapal Permai, membuat TIM Investigasi mencari fakta dan sebagai Ketua TIM Investigasinya yakni, kliennya, Toto Irianto yang kini sudah ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi untuk menjalankan proses persidangan.

Diungkapkan Joko, bahwa kini posisi lahan yang tercatat milik Pemerintah sesuai site plane tersebut sudah menjadi dua sertifikat SHM No. 8793 seluas 2.910 dan sertifikat SHM No. 8794 seluas 5.240 M2 atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada tahun 2009.

“Kenapa bingung, karena kliennya jadi tersangka gara-gara melaporkan ke Polda Metro Jaya hasil temuannya. Sebab, dua sertifikat atas nama Bhoend Herwan Irawadi muncul berdasarkan AJB No.76/BP,23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 tidak terdaftar dengan tertib dan tidak pernah menandatangani dokumen terkait AJB. Ini pernyataan tersurat Camat Tambun,” tegas Joko.

Selain itu, lanjut Joko, ada surat pernyataan diatas materai dari H. M Sulaeman yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2010 yang pada dasarnya beliau menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam AJB No.76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 dan tidak ikut terlibat dalam pembuatan AJB yang kita duga palsu tersebut.

Masih kata Joko, hal ini juga diperkuat dengan surat Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Bekasi melalui surat bernomor 591/66/DISTARKim/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menerangkan, bahwa berdasarkan data registerasi penomoran block plan atau site plan Perumahan pada Dinas PUPR, tidak tercatat adanya pengesahan revisi atau perubahan site plan Nomor:81/BAPPEDA/87 tanggal 21 Desember 1987 atas nama PT. Petra Anggadatama Perdana (PAP).

“Nah, atas dasar itulah, klien kami, Toto Irianto melaporkan adanya dugaan pemalsuan AJB yang melahirkan dua sertifikat SHM yang membuat lahan asset milik pemerintah selias 8.150 M2 itu pindah tangan. Apa yang terjadi sekarang, malah klien kami jadi tersangka atas laporannya ingin menyelamatkan asset milik negara itu. Bukan apresiasi yang beliau dapat, malah sel penjara yang didapatnya, tragis,” ungkapnya.

Dan sekarang tambah Joko, yang lebih memilukan lagi, istri beliau, Toto Irianto meninggal sakit memikirkan suaminya yang dipenjara karena memang keduanya sudah berusia lanjut. Permohonan, penangguhan penahanan yang kita jamin beserta tokoh masyarakat setempat pun ditolak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

“Apa ini sebuah apresiasi terhadap seorang warga pribumi sebagai Warga Negara Indonesia yang membela asset milik negara yakni, Pemerintah Kabupaten Bekasi, harus dipenjara. Kita berharap dalam kasus ini, Jaksa dan Hakim menggunakan hati nuraninya dan semoga kliennya dapat dibebaskan dari segala tuntutannya,” pungkas Joko. (Indra)       

Comments

comments