Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » NHY Nangis Didepan Hakim, Waras Uang Rp1 Miliar Sekda Iwa Sepi
  • Follow Us!

NHY Nangis Didepan Hakim, Waras Uang Rp1 Miliar Sekda Iwa Sepi 

BERITA BANDUNG – Tangisan Neneng Hassanah Yasin (NHY) pecah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, untuk didengar keterangannya bersama 4 orang anak buahnya, terkait kasus suap perizinan Meikarta, Rabu (10/4/2019) kemarin.

Saat menangis, NHY sempat mendapat cibirian dari pengunjung sidang Tipikor dengan guyonan bahwa “tangisan mantan Bupati Bekasi itu adalah tangisan air mata buaya”.

Selain itu, sindiran pengunjung juga nyeletuk “kenapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dan puluhan Dewan Kabupaten Bekasi, lolos dari jeratan hukum”.

Diberitakan sebelumnya, Waras Wasisto politisi asal PDI Perjuangan (PDIP) baru dicopot sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, karena terjerat kasus internal soal dugaan anggaran Partai.

Waras juga sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pernah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipkor terkait aliaran dana Rp1 miliar dari Meikarta untuk Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Namun kini, nama Waras seperti tenggelam dan menghilang.

KPK sendiri, berjanji akan tetap mengusut kasus suap Meikarta. Bahkan, Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, aliran dana proyek Meikarta diterima pihak lain yang belum menjadi tersangka.

Sumber di KPK menyebutkan para anggota DPRD yang namanya disebut dan sudah dipanggil bisa saja menjadi tersangka dalam kasus suap Meikarta. Karena, kasus suap yang melibatkan banyak pihak itu berlum berhenti.

Seperti diketahui, nama Waras terungkap dalam kasus dugaan suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung pada, Senin 21 Januari 2019 lalu. Dalam persidangan terungkap ada peran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Waras Wasisto dalam mengalirkan uang suap kepada pihak Pemprov Jabar dalam pengurusan izin mega proyek tersebut.

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi saat menjelaskan proses aliran uang ke pihak Pemprov Jabar untuk pengurusan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi. Neneng dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dari pengembang Meikarta, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Awal mula rencana penyuapan itu karena pengurusan RDTR Pemkab Bekasi jalan ditempat. Padahal, RDTR tersebut diperlukan karena mengubah Kawasan Industri menjadi Perumahan. Kemudian, dia diminta Bupati Neneng Hasanah untuk mengurus hal tersebut ke Pemprov Jabar.

Lalu, Neneng Rahmi Nurlaili mendapat informasi bahwa Sekdis PUPR, Hendry Lincoln (sekarang menjabat Sekdisparbud Pora) punya jaringan di Pemerintah Provinsi, yaitu melalui Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto. Mereka berdua bisa menghubungkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Waras tercatat sebagai Caleg DPRD Jabar dapil Bekasi dan Depok. Waras mendapatkan Nomor Urut 1, apakah dia akan kembali terpilih dalam Pemilihan Legislatif sebagai kepercayaan rakyat?. (Mul)

Comments

comments